WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Jumat, (10/5/2024) mengatakan penggunaan senjata yang dipasok AS oleh Israel mungkin telah melanggar hukum kemanusiaan internasional selama operasi militernya di Gaza. Ini merupakan kritik terkiuat Washington terhadap Israel hingga saat ini.

BACA JUGA:

Namun pemerintah tidak memberikan penilaian yang pasti, dan mengatakan bahwa karena kekacauan perang di Gaza, pemerintah tidak dapat memverifikasi kejadian spesifik di mana penggunaan senjata tersebut mungkin terlibat dalam dugaan pelanggaran.

Penilaian tersebut disampaikan dalam laporan Departemen Luar Negeri AS setebal 46 halaman yang tidak dirahasiakan kepada Kongres, yang diwajibkan berdasarkan Memorandum Keamanan Nasional (NSM) baru yang dikeluarkan Presiden Joe Biden pada awal Februari.

Temuan ini berisiko semakin memperburuk hubungan dengan Israel pada saat sekutu semakin berselisih mengenai rencana Israel untuk menyerang Rafah, sebuah tindakan yang telah berulang kali diperingatkan oleh Washington.

Pemerintahan Biden telah menunda satu paket senjata dalam perubahan kebijakan besar dan mengatakan AS sedang meninjau paket senjata lainnya bahkan ketika AS menegaskan kembali dukungan jangka panjang untuk Israel.

Laporan Departemen Luar Negeri AS tersebut mencantumkan banyak laporan kredibel mengenai kerugian warga sipil dan mengatakan bahwa Israel pada awalnya tidak bekerja sama dengan Washington untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke daerah kantong tersebut. Namun, dalam setiap kasus, pihaknya menyatakan tidak dapat membuat penilaian pasti apakah telah terjadi pelanggaran hukum.

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

“Mengingat ketergantungan Israel yang signifikan terhadap perangkat pertahanan buatan AS, masuk akal untuk menilai bahwa perangkat pertahanan yang tercakup dalam NSM-20 telah digunakan oleh pasukan keamanan Israel sejak tanggal 7 Oktober dalam kasus-kasus yang tidak sesuai dengan kewajiban HHI atau dengan praktik terbaik yang telah ditetapkan untuk memitigasi warga sipil. membahayakan,” kata Departemen Luar Negeri dalam laporannya, sebagaimana dilansir Reuters.

“Israel belum membagikan informasi lengkap untuk memverifikasi apakah pasal pertahanan AS yang tercakup dalam NSM-20 secara khusus digunakan dalam tindakan yang dituduh sebagai pelanggaran HHL atau IHRL di Gaza, atau di Tepi Barat dan Yerusalem Timur selama periode laporan tersebut," demikian disampaikan dalam laporan tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah mengatakan masih menemukan jaminan yang kredibel dari Israel bahwa mereka menggunakan senjata AS sesuai dengan hukum internasional.

Lebih dari 34.000 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel yang telah berlangsung selama tujuh bulan di Jalur Gaza, kata para pejabat kesehatan di daerah kantong yang dikuasai Hamas. Perang dimulai ketika militan Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menculik 252 orang lainnya, 133 di antaranya diyakini masih ditahan di Gaza, menurut penghitungan Israel.

Perilaku militer Israel semakin mendapat sorotan seiring dengan melonjaknya jumlah korban tewas dan tingkat kehancuran di Jalur Gaza.

Para pejabat AS di Departemen Luar Negeri mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai masalah ini. Reuters melaporkan pada akhir April bahwa para pejabat di setidaknya empat biro di badan tersebut telah menyampaikan keprihatinan serius atas tindakan Israel di Gaza, dengan memberikan contoh spesifik di mana negara tersebut mungkin melanggar hukum.

Pemerintah AS meninjau sejumlah laporan yang menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan Israel terhadap kewajiban hukum dan praktik terbaiknya dalam memitigasi kerugian terhadap warga sipil, kata laporan itu.

Serangan-serangan tersebut termasuk serangan-serangan Israel terhadap infrastruktur sipil, serangan-serangan di wilayah-wilayah padat penduduk, dan serangan-serangan lain yang menimbulkan pertanyaan apakah “kerusakan yang diperkirakan terjadi pada warga sipil mungkin terlalu besar dibandingkan dengan tujuan militer yang dilaporkan.”

Menurut laporan yang dirilis Jumat, pada periode setelah 7 Oktober, Israel “tidak sepenuhnya bekerja sama” dengan AS dan upaya internasional lainnya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun dikatakan bahwa hal ini tidak berarti pelanggaran terhadap undang-undang AS yang melarang penyediaan senjata ke negara-negara yang membatasi bantuan kemanusiaan AS.