Sentimen
Positif (47%)
11 Mei 2024 : 10.59
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Depok

Bara JP Usulkan di Kabinet Probowo Jangan Ada Orang Toxic: Belajar dari Presiden Jokowi

11 Mei 2024 : 17.59 Views 3

Tagar.id Tagar.id Jenis Media: Nasional

Bara JP Usulkan di Kabinet Probowo Jangan Ada Orang Toxic: Belajar dari Presiden Jokowi

TAGAR.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Bara JP atau Barisan Relawan Jalan Perubahan Relly Reagen mengusulkan di kabinet Prabowo-Gibran untuk tidak ada orang toxic yang dapat merugikan pemerintahan ke depan.

"Sebaiknya dikabinet Prabowo tidak ada orang toxic dan belajar dari dua kali Presiden Jokowi dan juga termasuk di BUMN jangan bawa masuk mereka yang jelas-jelas selama ini menghujat dan melecehkan Pak Jokowi dan Prabowo selama Pilpres," ucap Relly Reagen Jumat, 10 Mei 2024.

Dia menyarankan lebih baik para pendukung Prabowo-Gibran saja yang ada dalam pemerintahan ke depannya, yang lain diminta untuk menunggu lima tahun lagi.

"Kita liat mereka hanya ingin mempertahankan jabatan saja, saya justru berharap pendukungnya yang ada di dalam, ikut Pak Ganjar saja ada diluar pemerintahan dan sambil menunggu 5 tahun berikut," tandas Reagen.

Diketahui, sebelumnya Ketua Projo Budi Arie setuju dengan pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta presiden terpilih Prabowo Subianto tidak memilih orang toxic dalam pemerintahan. Ia menyebut, pernyataan Luhut itu adalah nasihat yang bagus.

"Pokoknya itu nasihat yang bagus buat dari Pak Luhut," kata Budi Arie usai peresmian Indonesia Digital Test House di Depok, Selasa, 7 mei 2024.

Menurut Budi Arie, orang yang toxic adalah orang yang anti-rakyat. Ia menegaskan, Projo berada bersama dengan rakyat.

"Toxic itu yang anti-rakyat, versi Projo. Toxic itu yang anti-rakyat, karena kita, kan, berada di garis rakyat. Kalau tidak di garis rakyat apa artinya? Harus pro-rakyat. Pokoknya yang anti-rakyat, toxic," ungkapnya.

Ia menyebut, orang yang anti rakyat yang masuk dalam pemerintahan adalah orang yang membuat kebijakan tidak berpihak pada rakyat.

"Kebijakan yang tidak berpihak, kelakuan yang enggak titik beratnya pada rakyat. Pokoknya semuanya harus setia di garis rakyat," pungkasnya. []

Sentimen: positif (47.1%)