Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas merespons isu penambahan jumlah kementerian dalam pemerintah Prabowo-Gibran nanti. Zulhas menilai bagus jika nomenklaturnya ditambah.

"Saya belum mengikuti tuh, itu haknya presiden terpilih ya. Tapi negara Indonesia yang besar, ya, kita belasan ribu pulau, penduduk hampir 280 juta lebih dan segala masalah yang ada. Kalau perlu diperbanyak, ditambah nomenklatur, saya kira itu juga bagus," kata Zulhas kepada wartawan di acara Bimtek dan Rakornas PAN di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024).

Zulhas menyebut kondisi dunia saat ini terus berkembang seperti halnya kebutuhan akan rumah bagi anak muda. Menurutnya penambahan mengikuti kondisi dunia yang terus berkembang.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagus, dulu kan kita ada perumahan misalnya, sekarang orang mau climate change iya kan, menjadi perhatian anak muda kita semua seluruh dunia atau penting lingkungan misalnya. Itu saya kira karena dunia terus berkembang, keadaan terus berkembang, jadi kalau mau ditambah nomenklaturnya itu bagus," ungkap Zulhas.

Seperti diketahui, belakangan muncul isu jumlah pos kementerian di kabinet menteri Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan bertambah dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Ma'ruf Amin. Partai Gerindra menganggap wajar jika nantinya kabinet Prabowo-Gibran memerlukan keterlibatan banyak pihak.

"Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman, kepada wartawan di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Senin (6/5/2024).

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," imbuhnya.

Habiburokhman menepis pandangan bahwa penambahan pos menteri untuk mengakomodasi dukungan politik. Dia pun menyerahkan kepada Prabowo ihwal wacana penambahan pos kementerian itu.

"Ya itu lah kesalahan cara berpikir, dan nggak apa-apa, jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik," kata Habiburokhman.

"Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo, sebagai president elected," sambungnya.