COBLONG, AYOBANDUNG.COM -- Kantor Staf Presiden (KSP) meminta Polda Jabar untuk memberikan jaminan keamanan bagi warga Dago Elos, Kota Bandung. Polda Jabar harus memastikan warga Dago Elos terhindar dari aksi-aksi kriminalisasi maupun penggusuran karena sengketa tanah di lokasi tersebut belum tuntas.

Hal itu diungkapkan langsung perwakilan KSP usai melakukan pertemuan dengan warga Dago Elos pada Selasa 7 Mei 2024, sore.

"Kami juga akan menyampaikan saran ke Polda untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap warga yang sedang berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah. Kedua mencegah terjadinya penggusuran warga di sini mengingat permasalahan tanah sedang diproses baik secara hukum maupun non hukum," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Usep Setiawan.

Usep mengungkapkan, KSP tengah menginisiasi dan mengkonsolidasikan upaya upaya penyelesaian sengketa tanah di Dago Elos Kota Bandung.

Rangkaian pertemuan dengan Pemerintahan Kota Pemkot, Badan Pertanahan, hingga Polda Jabar juga telah dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan.

"Besok (hari ini) kami akan bertemu dengan jajaran kantor pertanahan Kota Bandung dan Kanwil Pertanahan Jabar. Kami mencari tahu status hak tanah di sini mengenai proses pemetaan tanah di Dago Elos juga termasuk proses pendaftaran hak atas tanah di Dago Elos dari versi BPN, termasuk kami menjajaki program pendaftaran tanah sistematis lengkap ptsl di Dago Elos Sebagai program prioritas nasional. Progam yang dipimpin oleh presiden," ujarnya.

"Selain itu kami juga dijadwalkan ke Polda Jabar, menggali informasi terkait proses hukum yang ada di pengadilan dan kepolisian terkait permasalahan tanah di Dago Elos," imbuhnya.

KSP juga mengimbau kepada warga Dago Elos untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa tanah dan ikut menjaga kondusifitas.

"Kami dari staf presiden sedang berupaya menangani secara non peradilan. Mudah-mudahan dari dialog tadi masyarakat tampak antusias dan saya minta masyarakat untuk tetap tenang dan jaga suasana kondusif supaya permasalahan tanah bisa segera selesai," pungkasnya.

Baca Juga: Dibangun dengan Syarat Sakral, Jalan Tol Layang di Yogyakarta Ini Ditargetkan Rampung Juli 2024

Sebelumnya,Petugas dari Kantor Staf Presiden (KSP) datang langsung ke Kota Bandung untuk mendorong penyelesaian kasus sengketa tanah Dago Elos.

Tenaga Ahli Utama KSP, Usep Setiawan mengatakan bahwa kedatangannya mereka adalah respon pasca pengaduan warga terkadang sengketa tanah Dago Elos.

"Kenapa datang ke Dago Elos, ini untuk merespon pengaduan warga yang kami terima pada 12 Oktober 2023. Jadi waktu warga sudah menyampaikan informasi terkait permasalahan tanah di Dago Elos ini," kata Usep usai pertemuan dengan warga Dago Elos, Selasa 7 Mei 2024.

"Respon nya kami turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih detil terhadap permasalahan yang ada sekaligus menyusun langkah tindak lanjutnya," imbuhnya.