Jakarta, CNBC Indonesia - Kebutuhan terhadap air yang berkualitas dari waktu ke waktu semakin meningkat, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri dan pertanian. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terkait memiliki peran besar untuk memastikan ketersediaan air yang layak untuk dikonsumsi dan digunakan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diketahui terus berupaya mendorong sumber daya air tetap terjaga. Salah satunya lewat pembangunan infrastruktur. Hal ini mengingat, pengelolaan sumber daya air yang baik dan tepat akan memberi banyak manfaat bagi perekonomian nasional dan aspek lainnya.

Tercatat, hingga saat ini PUPR telah menyelesaikan sebanyak 43 proyek bendungan sebagai kontribusi PUPR terhadap ketahanan air. Adapun sebanyak 18 proyek bendungan masih dalam tahap penyelesaian dari total 61 bendungan yang dibangun Kementerian PUPR dalam kurun waktu 10 tahun terakhir..

-

-

"Marilah kita bersama-sama membangun kesadaran betapa pentingnya menjaga air sebagai sumber kehidupan bagi masa depan yang berkelanjutan untuk anak cucu kita," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara Hari Air Dunia ke-32, beberapa waktu lalu.

Setidaknya terdapat empat indikator untuk mengukur baik dan buruknya pengelolaan sumber daya air. Pertama adalah terjaganya aturan daya putus, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Kedua, ketersediaan air untuk mencukup berbagai jenis kebutuhan masyarakat.

Ketiga, kualitas air yang memenuhi persyaratan berbagai jenis penggunaan air itu sendiri. Keempat, tingkat keamanan dan daya air agar risiko kerusakan dan kerugian ekonomi yang mencakup kehidupan sosial dan lingkungan hidup dapat diminimalisir.

Dalam rangka mendukung langkah-langkah bijak mengelola air, para pemangku kepentingan seperti pemerintah, perusahaan, pemasok, dan pelanggan memiliki peran yang penting untuk mewujudkan hal tersebut.

Berkaca dari situ, Pada peringatan Hari Air Sedunia beberapa waktu lalu, Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air (Himpesda) yang terdiri dari pemerintah, akademisi, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah dan dunia usaha juga turut menyampaikan apa saja yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya air melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga kelompok masyarakat.

Pertama, diperlukan penyempurnaan dan kelengkapan peraturan perundangan-undangan dan kelembagaan yang berkaitan erat dengan sumber daya air serta penegakan hukum yang adil dan berpihak pada keselamatan lingkungan dan pendayagunaan yang keberlanjutan.

Kedua, mendorong penggunaan sistem pengelolaan sumber daya air cerdas dalam melaksanakan konservasi termasuk penerapan zero delta q, yakni keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

Ketiga, mengembangkan inovasi teknologi kekinian untuk penyiapan data pengelolaan yang berdaya guna dan berkelanjutan.

Keempat, diperlukan peningkatan tata kelola sumber daya air yang baik untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga, irigasi untuk pangan, energi dan industri, perkotaan dan lingkungan dalam rencana aksi jangka pendek, menengah hingga panjang.

Kelima, upaya peningkatan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan termasuk penanganan masalah sampah dan limbah sangat diperlukan, dengan pengenaan sanksi yang dapat meningkatkan kualitas air sungai dan perairan lainnya yang dapat meningkatkan sumber daya air.

Keenam, para pemangku kepentingan harus terlibat dalam upaya meningkatkan ketahanan terhadap bencana mengutamakan kesetaraan gender, pemuda, dan masyarakat adat untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan sumber daya air sesuai kapasitas yang tersedia.

Ketujuh, para pemangku kepentingan juga perlu membuka kerja sama dengan berbagai pihak baik dari dalam dan luar negeri untuk meningkatkan ketahanan air.

[-]

-

RI Alami 1.000 Bencana Banjir Setiap Tahun, Pemerintah Lakukan Ini
(dpu/dpu)