PIKIRAN RAKYAT - Palestina diindikasikan ingin buka jalan perdamaian dengan Israel. Hal ini disampaikan oleh Kelompok Hamas yang melakukan perlawanan terhadap negara tersebut.

Perwakilan dari Hamas menyatakan pihaknya ingin mencapai kesepakatan damai dengan Israel di Jalur Gaza. Salah satunya dengan cara memulangkan dan melakukan pertukaran para sandera.

Pernyataan Hamas ini muncul setelah adanya perundingan antara wakil Palestina dan Israel dilaksanakan di Kairo Mesir, Minggu 5 Mei 2024. Pihak Hamas meninggalkan Mesir hari ini dengan tujuan akan berkonsultasi dengan para pimpinan.

"Kelompok (Hamas) menegaskan pendekatannya yang positif dan bertanggung jawab, serta niat dan tekadnya untuk mencapai kesepakatan yang akan memenuhi tuntutan nasional rakyat kami, yang meliputi penghentian total agresi (Israel), penarikan pasukan dari seluruh Jalur Gaza, pemulangan para pengungsi, penambahan bantuan, rekonstruksi (Jalur Gaza), serta penyelesaian kesepakatan pertukaran sandera,” kata Hamas dalam keterangan resmi Senin 6 Mei 2024.

Kini perwakilan Hamas tersebut tengah bertolak menuju Doha, Qatar. Pihaknya akan melakukan konsultasi.

Dalam keterangan terbaru, anggota delegasi Jusuf Kalla (JK), Hamid Awaludin menyatakan Hamas sampai minta bantuan Jusuf Kalla untuk memediasi upaya mengakhiri konflik di Palestina.

Hamid menyampaikan pernyataan itu melalui keterangan persnya di Kuala Lumpur. Dalam keterangannya, ia menyatakan pihak yang bertikai meminta Jusuf Kalla untuk bisa memediasi kedua belah pihak agar mengakhiri kekerasan yang telah berlangsung selama tujuh bulan terakhir.

Jusuf Kalla juga disebut telah bertemu dengan delegasi Hamas Palestina yang dipimpin Pejabat Biro Politik sekaligus Wakil Kepala Urusan Internasional Hamas Dr. Bassem Naim.

Salah satu fokus dalam pembicaraan itu adalah terkait upaya menghentikan aksi kekerasan yang mengorbankan masyarakat sipil secara masif.

Hamid mengatakan dalam pertemuan tersebut Naim membeberkan aksi pembantaian yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza dengan melakukan genosida.

"Dunia pun sudah mengutuk tindakan kejam Israel tersebut, kecuali Amerika Serikat. Namun, seperti yang kita tahu Presiden AS Joe Biden dan PM Israel Benjamin Netanyahu kewalahan sendiri menghadapi rakyatnya yang memprotes tindakan pemerintah Israel," kata dia.

Pertemuan tertutup itu berlangsung di sebuah daerah di luar Kuala Lumpur pada Minggu 5 Mei 2024 malam. Diskusi dengan Hamas tersebut berlangsung selama sekitar tiga jam.

Pertemuan itu disebutkan berawal saat salah satu pimpinan Hamas menghubungi Hamid Awaludin, yang juga mantan Menkumham RI, untuk dapat mengatur pertemuan dan diskusi mereka dengan JK. Sebenarnya perbincangan kedua pihak ini sudah direncanakan sejak Oktober 2023.

Namun, pembicaraan sempat terhenti akibat serangan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023.

JK memang pernah berperan sebelumnya untuk memediasi konflik yang terjadi antara dua pihak. Salah satunya dengan jadi mediator antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2004 lalu.

Jusuf Kalla memainkan peran kunci dalam upaya untuk mengakhiri konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada masa itu, Kalla bertindak sebagai mediator utama antara pemerintah dan GAM. Perundingan damai antara kedua belah pihak berlangsung di Helsinki, Finlandia, di mana Kalla berhasil memfasilitasi tercapainya kesepakatan damai yang dikenal sebagai MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Sebelum memfasilitasi perundingan di Helsinki, Jusuf Kalla terlibat dalam serangkaian kontak informal dengan pimpinan GAM untuk membangun kepercayaan dan membuka jalan bagi perundingan resmi. Kalla menunjukkan keterlibatannya yang aktif dan kesediaannya untuk mendengarkan aspirasi dan kepentingan kedua belah pihak, menjadi kunci kesuksesan pendekatan mediasi ini.

Selama perundingan, Jusuf Kalla berhasil mempromosikan dialog terbuka dan mengupayakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Keberhasilannya dalam mempertemukan kedua pihak yang bertikai merupakan hasil dari diplomasi yang cermat dan kepemimpinan yang efektif dalam memfasilitasi kompromi.

MoU Helsinki yang disepakati antara pemerintah Indonesia dan GAM menandai akhir dari konflik bersenjata yang telah berlangsung selama lebih dari tiga puluh tahun di Aceh. Kesepakatan ini memberikan otonomi luas kepada Aceh dan membuka jalan bagi perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut, sekaligus menegaskan peran penting Jusuf Kalla sebagai mediator damai dalam konflik tersebut.***