PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bukan orang baru di pemerintahan. Sudah 10 tahun terakhir dia mengabdi bersama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Luhut, permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Dia bahkan harus 'turun gunung' untuk memperbaiki banyak permasalahan itu.

Salah satu solusi yang diyakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh sebab itu, Menko Marves mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.

Dia pun menceritakan saat memberi masukan kepada Jokowi—sebutan akrab Joko Widodo—untuk mengganti orang-orang yang tidak sejalan. "Saya bilang ke Presiden, 'Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju.'"

"Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini," kata dia dalam Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.

Luhut Binsar Pandjaitan dan Prabowo Subianto.

Belajar dari hal itu, Luhut berpesan kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih untuk lebih selektif dalam memilih orang yang akan masuk kabinet. Luhut yakin, pada 2045 Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," ujarnya, seperti dilaporkan Antara.

Sementara itu, saat ditanya apakah diminta atau ikut memberi saran terkait susunan kabinet mendatang, Jokowi menegaskan, susunan kabinet 2024—2029 merupakan hak prerogatif Prabowo.

"Kabinet itu adalah 100 persen hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih," katanya usai meninjau pameran kendaraan listrik di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers usai mengikuti rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu, 24 April 2024.

Ayah Gibran Rakabuming Raka itu berujar, saran bisa saja diberikan bila ada permintaan dari presiden terpilih. "Kalau minta saran gak apa-apa (memberi saran), kalau minta saran. Tapi kalo gak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung, nah itu yang gak boleh."

Pada akhir Maret 2024, Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana merespons narasi yang beredar, ihwal keterlibatan Jokowi dalam menentukan orang yang masuk kabinet Prabowo. "Pengangkatan menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024."

Ari menegaskan, presiden fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatannya, 20 Oktober 2024.***