DOHA, iNews.id - Pemerintah Qatar kemungkinan akan menutup kantor politik Hamas di Doha seiring kegagalan negosiasi mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. Meski demikian belum ada keputusan yang diambil saat ini.

Seorang sumber pejabat Qatar mengatakan kepada Reuters, Sabtu (4/5/2024), negaranya sedang mengevaluasi keterlibatannya sebagai mediator negosiasi antara Israel dengan Hamas. Salah satu alasan Qatar menghentikan perannya sebagai mediator adalah adanya upaya dari politisi tertentu untuk menanfaatkan momentum tersebut sebagai keuntungan. 

Baca Juga

Pejabat Hamas dan Bos CIA Bahas Kesepakatan Gencatan Senjata di Mesir

“Jika Qatar tidak melakukan mediasi, mereka tidak akan melihat gunanya mempertahankan posisi politik. Jadi itu adalah bagian dari evaluasi ulang,” kata pejabat yang meminta namanya tak dipublikasikan.

Dia juga tak bisa memastikan apakah Hamas harus angkat kaki dari Doha atau tidak jika pemerintahannya menutup kantor perwakilan politik.

Baca Juga

China: Hamas dan Fatah Ingin Rekonsiliasi demi Persatuan Palestina

Pejabat tersebut menambahkan hasil evaluasi atas perannya sebagai mediator sangat dipengaruhi oleh bagaimana sikap Israel dan Hamas selama negosiasi.

Sebelumnya surat kabar Amerika Serikat (AS) The Washington Post, mengutip pernyataan sumber pejabat, melaporkan Gedung Putih mendesak Qatar untuk mengusir Hamas jika terus menolak perjanjian gencatan senjata dengan Israel. Perjanjian gencatan senjata sampai saat ini masih buntu karena Hamas menginginkan permanen, bukan sementara.

Baca Juga

Para Jenderal Israel Mundur Buntut Serangan Hamas, Giliran Kepala Staf Angkatan Bersenjata

Delegasi Hamas telah berada di Kairo, Mesir, hari ini untuk melakukan pembicaraan intensif mengenai kemungkinan gencatan senjata di Gaza dengan Direktur Badan Intelijen Pusat AS William Burns. 

Pembicaraan gencatan senjata antara Israel dan Hamas terus berlanjut setelah menemui kegagalan dalam mencapai kata sepakat. Hamas menginginkan gencatan senjata permanen disertai dengan penarikan seluruh pasukan Israel dari Gaza serta pemulangan seluruh pengungsi, termasuk ke Gaza Utara. Israel menolak tuntutan tersebut dengan hanya menginginkan gencatan senjata sementara dengan imbalan pembebasan 33 sandera yang ditahan di Gaza.

Pembicaraan terbaru ini digelar di tengah bayangan rencana operasi serangan darat Israel ke Rafah yang memicu kecaman internasional. Rafah merupakan kota di perbatasan dengan Mesir, tempat terakhir warga Gaza untuk mencari perlindungan setelah kota-kota lain luluh lantak akibat serangan tentara Zionis.

Qatar menjadi tuan rumah kantor perwakilan politik Hamas sejak 2012 sebagai bagian dari perjanjian dengan AS. Pemimpin Hamas Ismail Haniya tinggal di Doha dan menjalankan tugasnya dari sana, termasuk ke Turki, Mesir, dan negara lain.

Editor : Anton Suhartono