PIKIRAN RAKYAT - Gerindra menyatakan bahwa Gelora tidak menolak kehadiran PKS untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Justru, PKS yang dulu sempat menentang pencalonan putra sulung Jokowi itu sebagai Cawapres. 

"Saya tidak melihat Gelora menolak," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani di kawasan Pademangan, Jakarta, Sabtu 4 Mei 2024.

Padahal sebelumnya, Sekjen Gelora Mahfuz Sidik mengaku tidak ingin PKS bergabung dalam gerbong pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia menganggap, PKS selama ini telah menunjukkan sikap politik dan ideologi yang berbeda dengan dua figur itu.

"Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti, lalu mulai dari nol lagi," ujarnya.

Sementara itu, PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Jokowi seperti IKN. Kemudian dalam Pemilu 2024, PKS bahkan berjanji untuk membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota.

Hal ini menjadi salah satu contoh PKS bertolak belakang dengan Prabowo-Gibran maupun Jokowi. Tidak hanya itu, dia menuturkan bahwa PKS sempat menolak dicalonkannya Gibran sebagai pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.

"PKS pula yang sangat keras menolak Gibran dengan alasan anak haram konstitusi. Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo," kata Ahmad Muzani.

Dia pun menganggap keputusan Prabowo Subianto bergabung dalam pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019 dianggap sebagai pengkhianatan oleh pendukung PKS. Oleh karena itu, dia meminta PKS tak berharap diajak Prabowo Subianto untuk bergabung ke dalam pemerintahannya ke depan.

Pakar politik dari Universitas Andalas Asrinaldi bilang, PKS dan Prabowo punya jalur komunikasi pribadi. Keduanya pernah bersanding dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Kendati demikian, menurutnya jalur komunikasi pribadi itu bukan jaminan PKS bisa bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. "Prabowo tidak bisa menentukan sendiri. Bagi banyak partai, PKS adalah musuh bersama karena gaya komunikasi dan kritik mereka."

"Ketika PKS ingin masuk koalisi, yang lain gerah, terutama Gelora. Prabowo pasti akan mempertimbangkan itu," ucap dia.

Selain PDIP, PKS diharapkan mengambil posisi di luar pemerintahan. Alasannya, Kedua partai tu berpengalaman menjadi oposisi. PKS dan PDIP, menurut dia, berbeda dengan partai lain yang mudah berganti-ganti sikap.

"Kalau bergabung ke pemerintahan, jelas PKS bisa menerapkan manifesto politik, lebih dikenali masyarakat, dan memperluas rekrutmen politik karena mereka akan tampak bekerja," tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.***