TAGAR.id, Jakarta - Ketua Umum Rumah Nusantara (RN G8) Miko Napitupulu mendukung relawan Presiden Jokowi ada dalam struktur komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN. 

"Sudah sewajarnya itu relawan tegak lurus dengan Jokowi ada dalam komposisi dan kita nggak menapik lawan relawan lain belum dapat penugasan," ujar Miko dalam keterangannya Sabtu, 4 Mei 2024.

Ia meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk segara mempertimbangkan hal tersebut. 

"sebaiknya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN segera," tandas Miko kepada awak media. 

Sebelumnya The Victor Center mendesak Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet dan meminta Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) untuk mengganti komisaris yang terindikasi melakukan pelanggaran etika dalam grup BUMN.

Desakan ini disampaikan The Victor Center mencermati indikasi terdapat sejumlah komisaris yang menduduki jabatan diberbagai grup BUMN, tidak mematuhi surat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-560/S.MBU/10/2023 Tanggal 27 Oktober 2023 Perihal Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah atau sebagai pengurus partai politik atau penjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Disebutkan selama perhelatan dalam kontestasi pemilihan calon anggota legislatif, terlebih pemilihan calon presiden dan wakil adanya indikasi melakukan pelanggaran etika dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan untuk menyerang kehormatan dan kewibawaan pemerintah

Menurut Matiur Saragi dari Perkumpulan The Victor Center, melalui relisnya yang diterima, Selasa, 30 April 2024 di Jakarta, reshuffle dan perngganti komisaris BUMN yang terindikasi melakukan pelanggaran etika perlu dilakukan untuk menjaga kehidupan berdemokrasi serta memastikan sirkulasi pergantian kekuasaan berakhir dengan baik.

Ditambahkan kontestasi pemilihan calon anggota legislatif dan calon Presiden dan Wakil Presiden telah telah selesai dan berjalan dengan baik.

Termasuk adanya gugatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), atas penetapan terpilihnya pasangan Prabowo Gibran ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga telah selesai dan keputusan MK bersifat final dan mengikat.

“Jika beretika, mundur secara terhormat. Saatnya kita kembali gaungkan clean government dan clean corporate yang meletakkan etika dan etos kerja guna melanjutkan pembangunan bangsa dan negara, ujar Matiur Saragi menyampaikan pernyataan sikap Perkumpulan The Victor Center. [] []