Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai pihak oposisi dalam pemerintahan diperlukan. Hal itu agar ada pengontrol kekuasaan melalui sikap kritis.

"Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan itu karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena," kata Masinton dalam diskusi daring bertajuk 'Demokrasi Tanpa Oposisi', dilansir Antara, Sabtu (4/5/2024).

Apabila nantinya PDIP berada di kursi oposisi, Masinton menegaskan pihaknya tidak hanya sekadar berbeda pendapat dengan pemerintah, tetapi memberikan berbagai alternatif kebijakan. Langkah tersebut, katanya, telah dilakukan PDIP pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kala itu, PDIP konsisten berada di luar pemerintahan dan aktif memberikan berbagai alternatif kebijakan yang bisa dinilai oleh rakyat baik bagi sistem pemeriksaan dan penyeimbang (check and balance) dan kontrol dari luar pemerintahan.

"Ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah," katanya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa berada di luar pemerintahan bukan berarti pihak oposisi membenci atau anti terhadap pemerintah.

"Itu stigma yang selalu salah selama ini karena kita belum mampu membangun kelembagaan demokrasi, termasuk melembagakan partai-partai politik yang ada di luar pemerintahan," tutur Masinton.

Lebih lanjut, Masinton mengungkapkan PDIP sejauh ini belum menentukan sikap politik akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.