Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang warga terdampak erupsi Gunung Ruang, Sulawesi Utara, kembali ke rumahnya. Pihaknya tengah menyiapkan lokasi relokasi. "Mereka tidak boleh kembali ke tempat asal sehingga diperlukan relokasi untuk pemukiman yang harus dipercepat," ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) terkait penanganan pengungsi erupsi Gunung Ruang, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024. Presiden menyebut saat ini terdapat 12 ribu penduduk yang harus dievakuasi. Sedangkan sejak 16-30 April, baru ada sembilan ribu pengungsi.   Selain itu, Presiden telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk segera mencari lahan relokasi. Ia ingin legalitas lahan tersebut jelas. "Pastikan bahwa lokasi yang ditujuh sudah clean and clear. Ini nanti Pak Menteri ATR," terangnya. Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk mengidentifikasi jumlah bangunan yang terdampak. Baik rusak ringan, sedang, dan berat. "Infrastruktur yang terdampak baik itu sekolah, rumah sakit ataupun jembatan dan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan," pungkasnya.

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang warga terdampak erupsi Gunung Ruang, Sulawesi Utara, kembali ke rumahnya. Pihaknya tengah menyiapkan lokasi relokasi.
 
"Mereka tidak boleh kembali ke tempat asal sehingga diperlukan relokasi untuk pemukiman yang harus dipercepat," ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) terkait penanganan pengungsi erupsi Gunung Ruang, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.
 
Presiden menyebut saat ini terdapat 12 ribu penduduk yang harus dievakuasi. Sedangkan sejak 16-30 April, baru ada sembilan ribu pengungsi.
 
Selain itu, Presiden telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk segera mencari lahan relokasi. Ia ingin legalitas lahan tersebut jelas.
"Pastikan bahwa lokasi yang ditujuh sudah clean and clear. Ini nanti Pak Menteri ATR," terangnya.
 
Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk mengidentifikasi jumlah bangunan yang terdampak. Baik rusak ringan, sedang, dan berat.
 
"Infrastruktur yang terdampak baik itu sekolah, rumah sakit ataupun jembatan dan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan," pungkasnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(LDS)