Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam beberapa waktu terakhir, India resmi menerapkan Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan. Namun UU ini disebut kontroversial dan mengundang dikritik karena mengecualikan umat Islam, komunitas minoritas di India saat ini.

UU semacam ini meningkatan kekhawatirannya di bawah pemerintahan nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Dilansir Associated Press, undang-undang baru tersebut diumumkan pada 11 Maret 2024. Undang-undang ini menetapkan ujian agama bagi para migran dari setiap agama besar di Asia Selatan selain Islam.

-

-

Kritikus berpendapat bahwa undang-undang tersebut adalah bukti lebih lanjut bahwa pemerintahan Modi sedang mencoba mengubah negara tersebut menjadi negara Hindu dan meminggirkan 200 juta umat Islam di negara tersebut.

Apa Itu UU Amendemen Kewarganegaraan?

Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan memberikan jalur cepat menuju naturalisasi bagi umat Hindu, Parsi, Sikh, Budha, Jain, dan Kristen yang melarikan diri ke India yang mayoritas penduduknya Hindu dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan sebelum 31 Desember 2014. Undang-undang tersebut mengecualikan warga Muslim, yang merupakan mayoritas di ketiga negara tersebut.

Undang-undang ini juga mengubah undang-undang lama, yang mencegah migran ilegal menjadi warga negara India, dan menandai pertama kalinya India - sebuah negara sekuler dengan populasi beragama yang beragam - menetapkan kriteria agama untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Pemerintah India mengatakan mereka yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan India melalui portal online.

Penerapan undang-undang tersebut telah menjadi salah satu janji penting dalam jajak pendapat Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Modi menjelang pemilihan umum, yang dijadwalkan akan diadakan pada bulan Mei.

Pemerintahan Modi telah menepis anggapan bahwa undang-undang tersebut diskriminatif dan membelanya sebagai tindakan kemanusiaan. Mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut hanya dimaksudkan untuk memberikan kewarganegaraan kepada kelompok agama minoritas yang melarikan diri dari penganiayaan dan tidak akan digunakan terhadap warga negara India.

Mengapa Kontroversial?

Undang-undang tersebut disetujui oleh Parlemen India pada 2019, namun pemerintahan Modi menunda penerapannya setelah protes mematikan terjadi di New Delhi dan tempat lain. Puluhan orang tewas selama bentrokan berhari-hari.

Protes nasional pada 2019 menarik orang-orang dari semua agama yang mengatakan undang-undang tersebut melemahkan fondasi India sebagai negara sekuler. Umat Islam khususnya khawatir bahwa pemerintah dapat menggunakan undang-undang tersebut, yang dikombinasikan dengan usulan pendaftaran warga negara, untuk meminggirkan mereka.

Daftar warga negara nasional adalah bagian dari upaya pemerintah Modi untuk mengidentifikasi dan menyingkirkan orang-orang yang diklaim datang ke India secara ilegal. Pendaftaran tersebut baru diterapkan di negara bagian Assam di bagian utara, namun partai Modi berjanji akan meluncurkan program verifikasi kewarganegaraan serupa secara nasional.

Kritikus dan kelompok Muslim mengatakan undang-undang kewarganegaraan baru ini akan membantu melindungi non-Muslim yang tidak termasuk dalam daftar, sementara umat Islam bisa menghadapi ancaman deportasi atau penahanan.

Bagi para kritikus, Modi mendorong agenda nasionalis Hindu yang mengancam akan mengikis fondasi sekuler negara tersebut, mempersempit ruang bagi kelompok agama minoritas, khususnya Muslim, dan mendekatkan negara tersebut ke negara Hindu.

India adalah rumah bagi 200 juta Muslim yang merupakan kelompok minoritas besar di negara berpenduduk lebih dari 1,4 miliar orang. Mereka tersebar di hampir seluruh wilayah India dan telah menjadi sasaran serangkaian serangan yang terjadi sejak Modi pertama kali mengambil alih kekuasaan pada tahun 2014.

-