Liputan6.com, Jakarta - Presiden Terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk semacam 'Klub Presiden RI' yang mempertemukan dirinya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil mengatakan, Prabowo ingin para presiden terdahulu berdiskusi mengenai pengalaman masing-masing memimpin negara.

Prabowo juga ingin meminta masukan dalam penyusunan kabinet pemerintahannya ke depan. Bagi Prabowo, masukan para presiden terdahulu penting lantaran mereka memiliki pengalaman panjang dalam memimpin negara.

Sebagai presiden terpilih, Prabowo tidak hanya berkomitmen melanjutkan pemerintahan Jokowi saja, tetapi juga kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, baik SBY maupun Megawati. Untuk itulah, Prabowo membuka pintu diskusi dengan banyak pihak dalam menentukan kabinet ke depan, tanpa terkecuali.

Prabowo juga ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa para pemimpin negara tetap bisa bersatu kendati berbeda pilihan politik. Sehingga hal ini akan menjadi contoh baik buat generasi-generasi muda.

Menurut Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, langkah Prabowo tersebut merupakan upaya rekonsiliasi. Tapi, ia mengaku pesimistis Klub Presiden RI bakal terwujud.

"Agak susah ya, karena melihat egoisme politik dari Presiden-Presiden sebelumnya," kata Usep kepada Liputan6.com, Kamis (2/5/2024).

Usep mengatakan, cara berpikir Prabowo adalah mengutamakan rekonsiliasi, harmoni, dan tidak ada oposisi. Di satu sisi, kata Usep, hal itu baik. Namun di sisi lain, kurang memberikan semangat oposisi.

"Menurut saya dibiarkan saja dalam konteks membangun oposisi dan kritik terhadap pemerintah. Jadi, tidak kooptasi semacam itu. Itu kan bentuk kooptasi agar menghilangkan kritik dan semangat oposisi."

Usep mengatakan, mungkin Prabowo ingin meniru Amerika Serikat yang memiliki Klub Presiden. Namun, di Negeri Paman Sam, setelah lengser para Presiden tidak lagi memiliki jabatan politis.

"Kalau di kita, mantan-mantan presiden memiliki jabatan politik penting di partainya (Ketua Umum, Ketua Majelis Tinggi). Ini berpotensi memunculkan konflik kepentingan satu sama lain, dan di antara agenda partai dengan agenda-agenda kenegaraan."

"Jadi, saya kira terlalu dipaksakan dengan kondisi politik saat ini. Membuat klub presiden itu menghabiskan energi saja. Lebih baik sistem kenegaraan saja yang berlaku. Misalnya pada acara-acara yang sudah berjalan, saya kira juga sudah cukup. Kita tahu ketika acara kenegaraan, sikap politik bisa terlihat. Banyak yang tidak datang, kalau tidak sejalan," pungkas Usep.