Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan yang dilakukan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. Barang bukti yang disita di antaranya, dokumen pengerjaan proyek, alat elektronik termasuk transaksi keuangan berupa transfer.

"Ditemukan dan diamankan bukti antara lain berupa dokumen-dokumen pengerjaan proyek, alat elektronik termasuk transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka," kata juru bicara KPK Ali Fikri, di kantornya, Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Ali mengatakan barang bukti tersebut disita dari penggeledahan sejumlah lokasi. Lokasi tersebut di antaranya ruangan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. KPK menggeledah ruangan Indra di DPR pada 30 April 2024.

-

-

Selain itu, penyidik juga menggeledah 4 rumah di wilayah Jakarta, yaitu Bintaro, Gatot Subroto, Tebet dan Kemayoran pada 29 April 2024. Rumah-rumah tersebut merupakan milik pihak yang ditetapkan menjadi tersangka di kasus ini.

Ali tak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi-lokasi ditemukannya barang bukti yang dia sebutkan. Namun, Ali mengatakan barang bukti tersebut akan segera disita lalu dianalisis untuk melengkapi berkas perkara kasus ini.

"Analisis disertai pendalaman dari materi bukti-bukti dimaksud segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan," kata dia.

Sebelumnya, KPK menyatakan sedang mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR. Sudah ada tersangka dalam perkara ini, namun belum diumumkan oleh KPK. Adapun jumlah kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai miliaran Rupiah.

Dalam perkara ini, KPK sudah memanggil sejumlah saksi di antaranya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar pada 31 Mei 2023. Seusai pemeriksaan, Indra tidak memberi penjelasan ketika dikonfirmasi awak media mengenai kehadirannya di kantor lembaga antirasuah tersebut

KPK juga telah mencegah 7 orang ke luar negeri. Pencegahan dilakukan dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di rumah jabatan anggota DPR RI.

[-]

-

KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Jabatan DPR, Kerugian Miliaran Rupiah
(haa/haa)