LENGKONG, AYOBANDUNG.COM - Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak partai yang hendak bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, terkait keanggotaan dalam Koalisi Indonesia Maju, Demokrat memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pemimpin koalisi.

“Bagi Demokrat, yang memiliki kewenangan menerima dan menolak adalah Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi saat ini. Jikapun ada penolakan dari Gelora, menurut saya tentu pada akhirnya keputusan ada di tangan Pak Prabowo,” ujar Herman, Pada Senin, 29 April 2024.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam koalisi presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Karena tanggapannya itu menuai banyak ujaran dari warganet yang menjurus kepada partai gelora diantaranya ada beberapa akun instagram yang mengomentari.

"Partai 0 KOMA mana bisa didengarin" ungkap salah satu komentar dari @akh*** yang dikutip AYOBANDUNG.COM dari postingan Instagram @kompascom.

Baca Juga: Inilah 4 Daerah di Jawa Barat yang Memiliki Populasi Pria Laki-laki Terbanyak, No 1 Dipastikan Bukan Bandung

"Partai kecil...ngatur partai Besar " ungkap akun @ack*** yang menyindir partai.

Sementara itu akun @sya*** juga memberikan tanggapan terkait hal itu.

"Partai Gelora tidak etis mengintervensi seolah2 partai paling berhak hargailah hak demua partai walsu nantinya yg memutuskan calon presiden terpilih" ungkapnya.

Oleh karena itu, ia meminta PKS untuk tidak berharap diajak Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan ke depan.

Dengan demikian, polemik terkait bergabungnya partai tertentu dalam koalisi Prabowo-Gibran menjadi sorotan dalam dinamika politik pasca-Pilpres 2024.

Baca Juga: Besok Pagi Cek Rekeningmu! Gaji PNS Golongan III akan Dicairkan Sebesar Rp 5,1 Juta, Ini 8 Tunjangan yang Dicairkannya

Baca Juga: Keruk Dana Rp12,5 Triliun, Jalan Tol di Palembang Ini Diklaim sebagai Infrastruktur Tercanggih tapi Kinerjanya Kok Gitu?