Jakarta: Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan  PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran atau oposisi. Hal ini, kata dia, demi menjaga iklim demokrasi. “Ke depan kalau demokrasi mau baik, maka PDIP dan PKS harus sebagai kekuatan oposisi jadi jangan semua masuk koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,” ungkap Ujang kepada Media Indonesia, Senin, 29 April 2024. Dia menerangkan jika semua parpol masuk dan mendukung pemerintahan, maka kekuasaan terlalu mayoritas. Sehingga, kata dia, bisa disalahgunakan.   Ujang berharap PDIP dan PKS kompak ketika beroposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, kedua parpol itu akan memiliki keresahan yang sama untuk mengkritisi Prabowo-Gibran. “Tapi perlu diingat semua masih dinamis, PKS juga kan saya dengar akan ditemui Prabowo,” tandasnya.

Jakarta: Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan  PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran atau oposisi. Hal ini, kata dia, demi menjaga iklim demokrasi.
 
“Ke depan kalau demokrasi mau baik, maka PDIP dan PKS harus sebagai kekuatan oposisi jadi jangan semua masuk koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,” ungkap Ujang kepada Media Indonesia, Senin, 29 April 2024.
 
Dia menerangkan jika semua parpol masuk dan mendukung pemerintahan, maka kekuasaan terlalu mayoritas. Sehingga, kata dia, bisa disalahgunakan.
 
Ujang berharap PDIP dan PKS kompak ketika beroposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, kedua parpol itu akan memiliki keresahan yang sama untuk mengkritisi Prabowo-Gibran.
“Tapi perlu diingat semua masih dinamis, PKS juga kan saya dengar akan ditemui Prabowo,” tandasnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(LDS)