Dosen ilmu politik & international studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, bicara terkait peluang PKS bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming atau kembali menjadi oposisi pemerintah. Umam menyebut pintu negosiasi PKS dengan Prabowo-Gibran belum terbuka, kenapa?.

"PKS tentunya berharap pintu kompromi dan negosiasi dengan Prabowo-Gibran tentunya berharap dibukakan. Namun meskipun sinyal harapan merapatnya PKS sudah disampaikan, namun pintu negosiasi per hari ini tampak masih belum terbuka," kata Umam kepada wartawan, Minggu (28/4/2024).

Umam menduga PKS pada akhirnya akan berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, setidaknya ada dua alasan PKS akan sulit bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertama, kata Umam, sejak Prabowo mendekat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai kalah di Pemilu 2019, Prabowo telah mencoba bertransformasi dari tokoh yang semula dicitrakan dengan kekuatan politik Islam konservatif menjadi tokoh yang lebih bercorak nasionalis lagi.

"Dalam konteks ini, Prabowo tampak mencoba untuk menghapus jejak kedekatannya dengan kelompok Islam konservatif, termasuk dengan PKS," ucapnya.

Umam menyebut usai bergabung dengan pemerintahan Jokowi, Prabowo hampir tidak pernah menunjukkan kedekatan dan intensitas pertemuannya dengan elit PKS. Jadi, kata dia, jika Prabowo membuka pintu untuk PKS pasca-kemenangan di Pemilu 2024, akan menimbulkan citra kurang bagus.

"Hal itu akan memunculkan risiko dirinya (Prabowo) akan dicap kembali membukakan peluang atau memfasilitasi masuknya kekuatan politik Islam kanan-konservatif ke dalam kekuasaan, yang justru akan membuat alergi kekuatan politik nasionalis, termasuk kalangan Islam moderat, khususnya komunitas Nahdliyyin yang terbukti memberikan dukungan politik yang memadai terhadap kemenangan Prabowo-Gibran," jelas Umam.

Alasan kedua, Umam mengatakan Prabowo seharusnya tidak memiliki kendala signifikan untuk membukakan pintunya bagi PKS. Mengingat, kata dia, PKS memiliki kedekatan dan pernah dua kali menjadi pendukung utamanya di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

"Namun, kemungkinan dibukanya pintu untuk PKS kemungkinan mendapatkan tentangan dari lingkaran Jokowi. Mengingat PKS termasuk yang sangat intens menggunakan narasi kritis anti-pemerintahan Jokowi selama satu dekade terakhir," ujar Umam.

"Banyak sekali kebijakan publik dari pemerintahan Jokowi yang ditolak oleh PKS. Karena itu, wajar jika Jokowi dan lingkarannya memiliki resistensi tersendiri untuk memberi ruang terbuka bagi PKS di pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran," imbuhnya.