LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Kabar mengejutkan datang dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait nasib tenaga honorer.

Terkait hal ini pada tahun 2024 BKN mengumumkan bahwa , pihaknya tidak melakukan pendataan ulang non-ASN atau honorer.

Hal tersebut disampaikan melalui keterangan pers 18 April 2024, BKN juga mengungkap bahwa pendataan honorer telah rampung sejak Oktober 2022.

Baca Juga: Selamat! 4 Formasi PPPK Khusus Disediakan MenPAN RB untuk Tenaga Honorer Lulusan SD, Begini Dasar Hukumnya

Padahal saat ini honorer tendik yang belum masuk pendataan BKN tahun 2022 gigih memperjuangkan nasib mereka.

Honorer tendik tercecer tersebut sebagian besar berprofesi sebagai penjaga sekolah.

Sekjen DPP Forum Honorer Non-kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Tendik Herlambang Susanto mengatakan hal yang sama.

Menurut Herlambang, ketika pendataan BKN tahun 2022, tak sedikit honorer non-K2 tendik khususnya, tidak dapat masuk dalam pendataan sebab formasi jabatan yang dihilangkan.

Baca Juga: 2,3 Juta Tenaga Honorer Dipastikan Jadi PPPK, 7 Posisi Ini Dijamin Lolos!

Lebih lanjut ia juga berharap honorer yang tidak terdata di BKN karena tercecer, khususnya tendik, bisa ikut serta dalam seleksi PPPK 2024 dengan syarat berdasarkan Dapodik.

Selanjutnya Ketua Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) Tendik Sutrisno mengungkap kebijakan pemerintah yang hanya memprioritaskan honorer di database BKN membuat tendik tercecer nelangsa.

Sehingga membuat banyak pihak yang kecewa lantaran cukup banyak honorer yang tidak masuk pendataan BKN.

Padahal, honorer tendik ini telah masuk data pokok pendidikan (Dapodik).

Baca Juga: Pengangkatan Tenaga Honorer jadi PPPK Terhenti? BKN Tak Akan Lanjutkan Pendataan Honorer Tahun 2024 karena Alasan Ini!

Belum lama ini terjadi kesepakatan antara pemerintah dan Komisi II DPR RI berkaitan dengan pengangkatan honorer jadi PPPK, hasil rapat kerja Rabu, 13 Maret 2024.

Pada rapat tersebut Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan seluruh honorer yang masuk database BKN dan telah lulus verifikasi validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan diangkat menjadi PPPK.

Meskipun begitu tenaga honorer tersebut juga masih harus mengikuti serangkaian tes namun hanya sebagai formalitas yang bertujuan untuk pendataan ulang.***