Gery David Sitompul | Rabu, 24/04/2024 11:43 WIB

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan memberikan keterangan. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyoroti program makan siang gratis yang menjadi agenda prioritas presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan lembaga antirasuah akan mempelajari detail dari program makan siang gratis yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya.

"Kita lihat dulu detailnya kayak apa baru kita lihat kira-kira di mana ada potensi yang kita cegah korupsinya," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 23 April 2024.

Pahala menjelaskan hingga saat ini KPK masih menerka soal mekanisme pendistribusian makan siang gratis. Bahkan, Pahala melihat pengadaan distribusi makan siang gratis akan sulit dilakukan dengan melihat jumlah penerima manfaat dan luas wilayah. 

"Tidak terbayang bagaimana idealnya, di level mana, kabupaten apa provinsi, belum tahu saya, yang mau dikasih siapa saja saya enggak tahu," ujar Pahala.

Meski belum mengetahui detail mekanisme pendistribusian program makan siang gratis, KPK akan menyasar pola pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan. Pahala mengkhawatirkan potensi munculnya celah korupsi dengan modus memainkan harga dan kualitas barang.

"Kasus (pengadaan) seperti itu banyak, kita baca dulu ya metode pendistribusiannya, kalau anggaran kita tidak pusing mau diambil dari mana terserah, itu wewenang pemerintah," ungkapnya.

KPK mendorong agar pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya menggunakan layanan digital dalam pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan efisien. 

Selain itu, Pahala juga menyarankan pemerintah menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengidentifikasi penerima manfaat program makan siang gratis tersebut.

"Jangan asal memilih orang baru, orangnya benar eh kemahalan, sudah harganya benar eh kualitasnya tidak benar di lapangan," papar Pahala.

Pahala mengaku dalam waktu dekat KPK akan berkoordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terkait pengawasan pelaksanaan program makan siang gratis. 

"Dari saya ini saja, saya akan bicara dengan Pak Suharso," katanya.

Prabowo KPK Program Makan Siang Gratis -Subianto