Setelah permintaan maaf para nakes kepada Bupati Manggarai Herybertus, kata Bartolomeus, kini pihaknya mempertimbangkan ulang untuk tidak memecat semua nakes yang dianggap melakukan demonstrasi. Ia juga mengakui peran para nakes sangat penting di wilayahnya sebagai salah satu pilar pelayanan kesehatan.

"Tenaga mereka sangat dibutuhkan," ucapnya.

Bupati Manggarai Herybertus mengatakan telah menerima permintaan maaf dari para nakes. Ia sedang mempertimbangkan dan mengkaji untuk mempekerjakan ulang sejumlah nakes. Namun ia belum dapat memastikan berapa jumlah nakes yang tidak jadi dipecat.

"Terkait persoalan nakes ini, saya tidak mau kembali ke belakang lagi. Yang pasti bahwa para nakes sudah minta maaf, saya pun sudah memberi maaf. Terkait ke-249 nakes yang tidak diperpanjang kontraknya ini, Pemkab sedang mengkaji berapa banyak yang akan dipekerjakan kembali untuk menjamin normalnya pelayanan kesehatan di puskesmas, pustu, polindes," kata Herybertus kepada detikX pada Selasa, 23 April 2024.

Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Adib Chumaidi mengatakan perlunya campur tangan pemerintah pusat untuk menyelesaikan kasus serupa. Pemerintah harus memastikan alokasi anggaran untuk para nakes di daerah mencukupi. Jangan sampai ada daerah kekurangan tenaga kesehatan dengan alasan kekurangan biaya untuk menggaji para nakesnya. Dengan kondisi itu, pelayanan kesehatan dan program pemerintah terkait kesehatan dapat terhambat.

"Jangan sampai nanti kemudian menjadi mengganggu pelayanan. Karena kita bicara bukan hanya pelayanan kesehatan, (juga) program-program pemerintah di bidang kesehatan, apalagi pemerintah daerah itu juga tentunya butuh support gitu-lah. Angka 249 itu, menurut saya, juga jumlah yang tidak kecil, sehingga ini perlu menjadi perhatian," kata Adib kepada detikX pada Selasa, 23 April 2024.

Sedangkan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait kasus pemecatan sepihak ratusan nakes ini. Namun Nadia mengigatkan bahwa masalah nakes di lingkup dinas kesehatan daerah merupakan wewenang dari pemerintah daerah."Kalau laporan resmi belum kami terima ya. Tapi ini adalah kewenangan pemda ya karena ini menggunakan anggaran daerah," kata Nadia kepada detikX pada Jumat, 19 April 2024.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur Amelianus mengatakan para nakes tidak melakukan demonstrasi disertai kericuhan. Mereka melakukan penyampaian aspirasi langsung kepada DPRD sesuai dengan aturan yang ada. Di sisi lain, para nakes juga dipandang diberi gaji kurang memadai, padahal sudah mengabdikan diri selama belasan tahun. Bahkan disebut ada yang telah bekerja sebagai nakes selama 18-19 tahun dengan gaji tak seberapa.

"Jadi (banyak) yang belum diakomodasi menjadi PPPK, padahal mereka sudah mengabdi sekian belas tahun," kata Amelianus kepada detikX.