Liputan6.com, Jakarta - Senyum sumringah terpancar dari raut wajah calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto ketika pertama kali menampakkan diri setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.

Gestur senyum tersebut seakan mengekspresikan rasa syukur atas berakhirnya dinamika perselisian hasil Pilpres 2024 yang dalam beberapa bulan terakhir telah menyita perhatian masyarakat.

Ketua Umum Partai Gerindra ini pun mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukungnya serta bekerja keras untuk memenangkan pilpres 2024.

"Terima kasih semua masyarakat, terima kasih dukungannya, terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah menjalankan tugas yang berat, saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak yang telah bekerja keras," ucapnya.

Prabowo menyampaikan saat ini dirinya akan fokus memulai persiapan pemerintahan yang baru. Setelah nanti resmi ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden bersama Gibran Rakabuming Raka selaku wakil presiden sah.

"Dan kita sekarang tentunya lakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan. Saya kira itu dari saya," kata dia.

Mantan Pangkostrad itu masih enggan berbicara banyak soal hasil sengketa Pilpres di MK dan rencana kedepan. Dia memilih untuk menunggu momen penetapan oleh KPU yang akan digelar Rabu 24 April 2024.

"Kalau enggak salah hari Rabu kita akan ke KPU, saya kira itu saja, terima kasih untuk semua masyarakat, terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih kepada MK yang sudah menjalankan tugas yang berat," tuturnya.

Adapun dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) atau sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, MK telah menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalam putusannya, MK menyebutkan bahwa tak terbukti adanya intervensi Presiden serta kecurangan-kecurangan pemilu seperti yang dituduhkan kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud.

Keputusan MK itu pun secara otomatis menguatkan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, sekaligus mengakhiri perjalanan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. dan pada saat yang sama, timbul pertanyaan besar kemana arah langkah politik yang akan diambil oleh koalisi parpol pendukung Anies dan Ganjar di pemerintahan selanjutnya, berkoalisi atau menjadi oposisi?

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin memprediksi akan banyak partai politik (Parpol) yang bakal bergabung ke koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Iya konstelasinya kemungkinan akan banyak parpol mengkonsolidasikan diri merapat ke pemerintahan. Pilihannya memang dua merapat atau menjadi oposisi, tapi saya melihat kebanyakan dari mereka yang kalah itu akan bergabung dengan pemerintahan," kata Ujang kepada Liputan6.com, Selasa (23/4/2024).

Ujang juga mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran tidak menutup kemungkinan akan mengajak parpol pengusung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk masuk ke pemerintahan, lantaran saat ini postur koalisi 02 di parlemen masih kurang dari 50 persen.

"Maka suka tidak suka kubu Prabowo-Gibran akan mengajak mereka yang kalah untuk masuk pemerintahan, yang kalah pun akan senang jika mereka masuk pemerintahan dan mendapat jabatan menteri atau jabatan-jabatan yang lain," ujarnya.

Ujang lantas melakukan analisis terhadap parpol yang mendukung capres-cawapres nomor urut satu dan tiga, yang kemungkinan akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dilihat dari dukungan parpol untuk Anies-Muhaimin, Ujang memperkirakan bahwa NasDem dan PKB kemungkinan besar tertarik untuk bergabung. Sedangkan untuk parpol pengusung Ganjar-Mahfud yang kemungkinan merapat yakni PPP.

"Peta oposisi masih samar-samar, tapi kalo kita lihat dari konstruksi dan dinamika politik yang ada saat ini, maka kelihatannya yang saya lihat PKB, NasDem dan PPP kemungkinan besar akan masuk pemerintahan," ungkap Ujang.

Di sisi lain, Ujang mengungkap ada sejumlah kemungkinan parpol pengusung Anies dan Ganjar untuk menjadi oposisi. Salah satu yang terkuat, yakni PDIP.

"Kalau kita melihat konstruksi yang ada, yang terkuat untuk bisa menjadi oposisi ya PDIP. PDIP sudah teruji pada masa orde baru dan zaman pemerintahan SBY yang menjadi oposisi, dan ketika masuk pemerintahan Jokowi pun walaupun masuk pemerintahan masih sering menjadi oposan atau masih sering mengkritisi Jokowi," kata Ujang.

"PKS sebenarnya juga solid, tapi tidak terlalu kuat. Yang paling oposisinya lincah dan galak ya itu cuma PDIP," sambungnya.

Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa PDIP dan PKS memiliki potensi kuat untuk menjadi oposisi dalam roda pemerintahan selanjutnya di era Presiden Prabowo Subianto.

"Saya pikir potensinya kuat baik PKS maupun PDIP, tapi kalo PDIP saya meyakini 80 persen jadi oposisi tapi kalo untuk PKS saya masih 50-50, apakah PKS ini sangat punya daya tahan untuk oposisi 15 tahun dan kalau dilakukan, maka PKS termasuk rekor MURI partai oposisi terlama sepanjang sejarah di indonesia," kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (23/4/2024).

Pria yang akrab disapa Ipang ini menilai, PDIP sejatinya memiliki pengalaman yang lebih matang menjadi oposisi ketimbang partai lain seperti PKS, hal ini dikarenakan pengalaman PDIP yang mampu rebound saat menjadi oposisi di pemerintahan SBY dan kemudian di pemerintahan selanjutnya menjadi pemenang.

"Karena memang kalo kita lihat pengalaman di PDIP ketika menjadi oposisi itu bisa menang dalam pemilu dan menang calon presidennya itu memang menjadi salah satu yang PKS dengan Demokrat agak kesulitan menjadi oposisi," ujarnya.

PDIP, lanjut Ipang, juga memiliki ketegasan dalam hal menjadi oposisi, dan tidak setengah hati dalam membawa peran untuk kemajuan demokrasi di Indonesia.

"Kalau PDIP oposisi biasanya bukan main dan tidak setengah hati betul-betul oposisi yang sehat bagi demokrasi kita," kata dia.

Menurut Ipang, menjadi oposisi memang bukan sesuatu yang mudah, namun bukan tidak mulia juga menjadi oposisi karena itu menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan wajah wibawa demokrasi.

"Adanya partai oposisi sebagai check and balances terhadap kebijakan program, yang tidak semua harus diamini oleh pemerintah, tidak semua harus diikuti, justru tidak ada kritik akan bahaya untuk demokrasi dan kualitas demokrasi kita. Saya kira begitu," pungkasnya.

Drama Pilpres 2024 mulai memasuki babak akhir. MK menolak seluruh sengketa pilpres dari paslon Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.