“Lihat angka kemiskinan, kondisi tata kota atau tata wilayah, atau indikator-indikator lainnya yang menunjukkan komitmen pemimpin dalam mengalokasikan dana-dana pendapatan daerah untuk kemakmuran dan kesejahteraan warganya,” ujar Tuti kepada Alinea.id, Sabtu (20/4).

Hal ini pun bukan hanya sebagai perilaku menyimpang, tapi kejahatan luar biasa. Menurutnya, karena para koruptor itu selain mengkhianati bangsa dengan merampok kekayaan negara untuk kepentingan diri dan kelompoknya, juga perilaku mereka menyengsarakan masyarakat.

Padahal, masyarakat seharusnya bisa hidup sejahtera, dengan kehidupan yang lebih makmur. Belum lagi, didukung pula dengan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terjamin.

“Persoalan sanksi sosial saya rasa ditujukan langsung kepada pelaku korupsi, bukan ke lembaga, institusi atau kelompok,” ucapnya.

Sementara, Pakar Politik Universitas Airlangga, Ali Sahab meyakini kasus ini tidak akan mengurang elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mengingat ketiganya terafiliasi dengan partai tersebut.

Sebab, masyarakat dinilai bisa membedakan terkait partai dan individu. Ia berkaca pada fenomena di Bupati Kutai Kertanegara Saukani dan dilanjut anaknya Rita.

“Mereka korupsi tapi di mata masyarakat  relasinya sangat baik. Ini menunjukkan tidak ada korelasi positif antara korupsi dan relasi dengan masyarakat atau dengan partainya bupati,” ucap Ali Sahab kepada Alinea.id, Sabtu (20/4).