KENDARI - Komandan Landasan Udara (Danlanud) Halu Oleo (HLO) menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) di Sulawesi Tenggara (Sultra) ke depan akan dilengkapi dengan skuadron udara tempur di Lanud HLO guna mendukung pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan.

"Jadi nantinya fasilitas pendukung di Lanud Halu Oleo juga akan dilengkapi dalam upaya tersebut," kata Komandan Lanud Halo Oleo Kolonel (Pnb) Lilik Eko Susanto, pada upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-78 TNI AU di Kendari, Senin.

Ia menjelaskan salah satu alasan strategis pembentukan skuadron udara tempur di Lanud Halu Oleo adalah karena Lanud Hasanuddin telah maksimal dalam hal area pengembangan.

"Karena lahan di Lanud Hasanuddin sudah terbatas sehingga Lanud Halo Oleo dipilih sebagai tempat pembentukan skuadron baru untuk menampung alutsista baru yang telah dimiliki negara kita," tambahnya.

Baca Juga :

Dalam upacara peringatan HUT ke-78 TNI AU itu, Danlanud menekankan kepada para prajurit TNI AU agar lebih prima dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam bertugas.

"Panglima TNI berpesan agar prajurit selalu prima dalam bertugas sesuai dengan slogan TNI AU yang baru yaitu AMPUH," kata Lilik menyampaikan pesan Panglima TNI kepada seluruh prajurit agar senantiasa bisa tampil secara prima.

Ia menjelaskan AMPUH itu sendiri merupakan singkatan dari adaptif, modern, profesional, unggul dan humanis dalam melayani maupun berinteraksi dengan masyarakat.

Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan akan segera menyelesaikan masalah 2.086 hektare lahan yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, permasalahan yang ada di IKN bukan berada pada ranah kementerian yang dipimpinnya, meski demikian pihaknya siap menuntaskan permasalahan itu dengan menerbitkan sertifikat di wilayah tersebut.

"Karena sebetulnya kita tinggal menunggu proses penyelesaian. Ada sejumlah masyarakat, sekelompok masyarakat yang masih menduduki dan ini ada proses penggantian rugi, dan ini bukan lagi menjadi domain dari Kementerian ATR/BPN, kami yang jelas siap menerbitkan sertifikat jika semuanya sudah clean and clear," ujar Agus Harimurti, usai kunjungan ke Kantor Kementerian ATR/BPN, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin.

Dijelaskannya, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya untuk menuntaskan permasalahan yakni dengan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Otorita IKN, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Baca Juga :

"Kami akan segera terbitkan sertifikat yang bisa digunakan secara utuh dalam rangka melanjutkan pembangunan yang ada di wilayah IKN. Kawasan inti pusat pemerintahan yang ada disana," katanya. Ant/S-2

Redaktur : Sriyono

Penulis : Antara