LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan rencana strategis untuk melakukan pemindahan Aparat Sipil Negara (ASN) ke berbagai Instansi Kementerian Negara (IKN) dalam tiga tahap hingga tahun 2029.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas telah mengumumkan hal ini.

Menurut Azwar Anas, pemindahan ASN ke IKN tidak akan dilakukan secara selektif, melainkan akan melibatkan seluruh kementerian dengan tiga prioritas yang telah ditetapkan.

"Pemindahan ASN akan dilakukan secara bersama-sama oleh semua kementerian, dengan fokus pada tiga prioritas yang telah ditetapkan.

Ini bukanlah pemindahan yang terfokus pada beberapa kementerian tertentu, melainkan seluruh kementerian akan berpartisipasi dalam proses ini," ungkapnya pada Jumat, 19 April 2024.

Rencananya, sebanyak 32.937 ASN akan dipindahkan ke IKN dalam tiga tahap yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Habiskan Rp4,5 miliar, Inilah Kemewahan Rumah Andika Perkasa

Pada tahap pertama, akan diprioritaskan pemindahan 179 unit pejabat eselon 1 di 38 kementerian/lembaga, dengan total 11.016 pegawai yang akan berpindah.

Tahap kedua akan melibatkan 91 unit pejabat eselon 1 di 29 kementerian/lembaga, dengan jumlah ASN yang dipindahkan mencapai 6.884 pegawai.

Sementara pada tahap ketiga, akan melibatkan 378 unit eselon 3 di 50 kementerian/lembaga, dengan total ASN yang pindah mencapai 14.237 orang.

Selain pemindahan ASN, Kementerian PANRB juga sedang merancang berbagai strategi lainnya, termasuk rencana pengisian formasi calon pegawai negeri (CPNS) khusus IKN.

Kuota khusus juga akan diberikan untuk putra-putri terbaik dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mengingat peserta CPNS berasal dari seluruh Indonesia.

Dalam mengisi pegawai di IKN, akan dilakukan skema mutasi pegawai berstatus ASN dari pemerintah daerah di wilayah Kaltim.

Baca Juga: Habiskan Rp1,7 Miliar, Taman yang Dibangun Ahok ini Diperbaiki Heru Budi

Meskipun demikian, seleksi terbuka tetap akan dilakukan untuk memastikan hanya pegawai berkualitas yang bergabung.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap untuk menciptakan efisiensi yang lebih baik dalam struktur birokrasi negara, serta mewujudkan reformasi yang signifikan dalam menjalankan tugas-tugas administratif negara.***