LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Anies Baswedan menyentil beberapa infrastruktur di Jakarta yang dibangun era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok salah satunya adalah Flyover Bintaro.

Flyover Bintaro merupakan salah satu dari 10 infrastruktur yang dibangun era Ahok tanpa memperhatikan Analisa Mengenaik Dampak Lingkungan atau Amdal lalu lintas terlebih dahulu.

Menurut Anies infrastruktur tersebut nantinya akan menyebabkan lalu lintas di Jakarta semakin kacau dengan terjadi kemacetan di sejumlah titik.

Baca Juga: Mega Proyek Era Ahok yang Melibatkan BUMN Senilai Rp 156 Miliar Ini Diduga Terjadi Mark Up Dana, Anies Baswedan Bongkar Fakta Ini!

Kesemrawutan yang ditimbulkan oleh infrastruktur yang dibangun tanpa Amdal nantinya akan mempersulit petugas lapangan yaitu pihak kepolisian hingga Dishub.

Pembangunan flyover Bintaro sendiri diusulkan langsung oleh Kepala Bidang Program dan Pembiayaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yaitu Wahyu Wijayanto.

Flyover atau jalan layang tersebut berdiri di perlintasan sebidang Kereta Api (KA) Bintaro.

Selain flyover proyek pembangunan tersebut juga mencakup pembangunan underpass di sepanjang perlintasan Kereta Api.

Baca Juga: Pinjaman Rp4,4 Triliun Bangun JIS Disebut Hasil Ngutang dan Ditanggung Rakyat Jakarta, Fraksi DPRD Ini Kritik Anies Baswedan

Pembangunan tersebut dilakukan pada jalur kereta api yang tidak dibangun layang dengan waktu pembangunan yang cukup lama.

Flyover Bintaro tersebut direncanakan akan selesai dalam waktu pengerjaan selama 10 bulan.

Manggas Rudi Siahaan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) menyatakan anggaran dalam pembuatan flyover di atas perlintasan KA ini sebanyak Rp 150 miliar.

Dana fantastis tersebut bersumber dari APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2014.

Baca Juga: Rumah Joglo Anies Baswedan Memiliki Harga Rp11,12 Miliar, Kini Genteng dan Pendopo Diambil Pemerintah Ponorogo, Kenapa?

Tak berjalan mulus, pembangunan flyover Bintaro tersebut juga sempat mendapatkan penolakan dari warga perumahan Bintaro Permai.

Namun alasan penolakan pembangunan flyover Bintaro oleh warga perumahan mewah tersebut tidak diketahui alasannya secara jelas.

Harry Hamdani selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Marga DKI Jakarta menyatakan hal tersebut akan diselesaikan dengan melakukan musyawarah dengan dihadiri pihak Pemprov DKI Jakarta.***