Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono menyampaikan, bahwa memang ada wacana bakal memasangkan kadernya sebagai cawagub budbububbbudi kanangbudi kanangbudi kanangbudi kanangberpasangan dengan petahana Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2024. Dia adalah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

“Ini untuk menjawab rumor yang beredar selama ini bahwa ada pasangan Khofifah-Eri. Tapi, saya sudah tanyakan langsung ke Mas Eri. Mas Eri bilang ingin tetap berada di Surabaya. Artinya, beliau akan maju kembali di Pilwali Surabaya. Tentunya PDIP yang akan memberangkatkan,” kata Kanang kepada beritajatim.com, Kamis (18/4/2024).

Kanang juga belum berani memastikan, siapa sosok yang bakal diusung di Pilgub Jatim 2024. “Kami baru melakukan rapat terbatas pada hari ini membahas pilkada serentak dan nanti dilanjutkan rapat besar pada 30 April yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Pak Said Abdullah,” tutur politisi yang menjadi anggota DPR RI terpilih ini.

Sementara itu, DPD PDI Perjuangan Jatim mulai memanaskan mesin politik jelang Pilkada Serentak 2024. Saat ini, DPC PDI Perjuangan kabupaten/kota se-Jatim diminta segera memulai tahapan penjaringan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Ini selaras dengan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Yakni, agar segera memproses penjaringan calon.

“Seluruh kabupaten/kota diminta untuk melakukan pendaftaran,” kata Kanang.

Masa proses pendaftaran formal dan terbuka sebagai bagian dari penjaringan itu, dibuka mulai pekan ini. Serta tahapan lanjutan secara berjenjang akan berlangsung hingga bulan depan.

Pengurus DPC diberikan keleluasaan untuk menentukan masa pendaftaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut. Selain pendaftaran formal, pengurus DPC juga diminta untuk intens melakukan penjajakan dan komunikasi politik dengan berbagai stakeholder.

“Termasuk juga memotret dan mengukur popularitas dan elektabilitas kandidat calon melalui hasil lembaga survei,” tuturnya.

Menurut Kanang, pendaftaran terbuka diutamakan di daerah yang belum memiliki kader sebagai petahana bupati/wali kota. Sedangkan untuk daerah yang sudah memiliki petahana, akan mendapat prioritas untuk didorong maju kembali. [tok/aje]