Jakarta, CNBC Indonesia - Eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel diperkirakan akan berdampak serius pada ekonomi global. Hal tersebut menyusul dengan potensi melonjaknya harga minyak mentah dunia.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai ketegangan yang sedang berlangsung antara Israel dan Iran berpotensi akan berdampak signifikan terhadap ekonomi negara-negara berkembang, seperti Indonesia.

"Keprihatinan utamanya adalah gangguan pasokan minyak, yang bisa menyebabkan lonjakan harga minyak karena Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan vital untuk ekspor minyak," kata dia kepada CNBC Indonesia, Rabu (17/4/2024).

Menurut Yusuf, kondisi ini dapat merambat pada ekonomi global, termasuk Indonesia, yang sangat bergantung pada impor minyak. Dalam seminggu terakhir misalnya, pergerakan dari nilai harga minyak berada di kisaran US$ 85 per barel.

Kondisi tersebut relatif berada di atas asumsi dasar makroekonomi untuk harga minyak yang ditetapkan oleh pemerintah di level US$ 82 per barel. Adapun, jika sentimen ataupun perang ini berlangsung dalam periode yang tidak sebentar, maka periode harga minyak yang tinggi akan terjadi.

"Karena kita tahu Iran merupakan salah satu produsen minyak global. Hal ini tentu menjadi perhatian negara-negara dan importir minyak seperti Indonesia di mana dalam kondisi tertentu penyesuaian kebijakan terutama kebijakan fiskal tentu perlu dilakukan untuk merespon kenaikan harga minyak tersebut," ujarnya.

Yusuf memandang konflik juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang di Indonesia. Tingkat volatilitas rupiah akan lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu dan kondisi depresiasi yang dialami oleh nilai tukar rupiah per peluang akan terjadi lebih lama.

"Bank Indonesia dalam hal ini juga saya kira akan lebih aktif di pasar valas untuk melakukan intervensi nilai tukar rupiah mengingat jika itu tidak dilakukan maka saya khawatir depresiasi akan terjadi lebih dalam lagi dibandingkan kondisi saat ini," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia menyarankan supaya kondisi harga minyak dan nilai tukar rupiah perlu menjadi perhatian regulator. Apalagi jika ada aksi retaliasi yang dilakukan oleh Israel dan sekutunya terutama kepada Iran.

"Penyesuaian pada asumsi harga minyak dalam negeri nanti perlu dilakukan jika konflik berkepanjangan. Selain itu, perubahan pada harga BBM juga bisa terjadi, sekali lagi dengan asumsi bahwa konflik ini akan berlanjut karena ada aksi balasan dari Israel dan sekutunya," kata Yusuf.

Ekonom senior yang juga merupakan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengungkapkan risiko terberat yang akan dihadapi Indonesia dari dampak serangan Iran ke Israel pada Sabtu lalu.

Mari mengatakan, risiko terberat dari memanasnya tensi konflik di Timur Tengah itu ialah naiknya harga minyak mentah dunia hingga ke level US$ 100/barel, menyebabkan beban subsidi energi di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) naik.

"Dampaknya ke kita kalau kita melihat harga minyak tentu bisa sebabkan inflasi, apalagi kalau naik terus banyak yang perkirakan bisa capai US$ 100 dolar berarti pertama inflasi," kata Mari dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, Selasa (16/4/2024).

"Kedua dengan harga minyak naik berarti subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah dari APBN bisa juga terpengaruh," tegas Mari.

Sebagai informasi serangan balik yang dilakukan Iran kepada Israel pada Sabtu (13/4/2024) mendorong harga minyak mentah jenis Brent berjangka diperdagangkan di atas US$90 setelah ditutup 1,1% lebih tinggi pada Rabu (10/4/2024). Sementara harga West Texas Intermediate (WTI) mendekati US$86.

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) juga berpotensi naik, berdasarkan perkiraan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM ke level US$ 100/barel. Melampaui asumsi harga ICP yang telah ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar US$ 82/barel.

"Jadi pengeluaran pemerintah akan berpengaruh. Kalau saya tidak salah mendengar penjelasan dari Dirjen Migas (Tutuka Ariadji) kalau harga ICP US$ 100/barel kompensasi BBM di APBN naik ke Rp 250 triliun dibanding asumsi APBN saat ini Rp 160,91 triliun, berarti ada delta Rp 90 triliun tambahan yang harus jadi tambahan pengeluaran pemerintah," tutur Mari.

Kenaikan subsidi dan kompensasi BBM itu, menurut dia, juga akan memengaruhi biaya belanja lain untuk subsidi LPG dan listrik, sehingga akan menekan defisit semakin melebar di atas target pada tahun ini sebesar 2,29% dari PDB atau secara nominal sebesar Rp 522,8 triliun.

-

-

[-]

-

Video: Iran Eksekusi Intel Mossad, Ini Informasi Rahasianya!
(miq/miq)