Surabaya (beritajatim.com) – Konflik di Timur Tengah yang memicu ketegangan militer antara Iran dan Israel dikhawatirkan akan mendongkrak harga minyak mentah dunia. Kenaikan harga ini diprediksi jauh melampaui USD82 per barel, melebihi asumsi yang dipatok dalam APBN.

Hal ini menjadi sorotan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang mendesak pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM Subsidi.

Menurut LaNyalla, kenaikan harga BBM Subsidi akan menjadi beban baru bagi fiskal Indonesia, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih pasca pandemi. Kenaikan ini dinilai tidak tepat waktunya, mengingat momen Ramadhan dan Lebaran yang baru saja dilalui, di mana masyarakat mengalami peningkatan pengeluaran, terutama untuk biaya transportasi mudik dan kebutuhan pendidikan anak.

“Saya minta pemerintah untuk tidak mengambil langkah menaikkan harga BBM Subsidi. Timing waktunya sangat tidak tepat bagi kondisi ekonomi masyarakat di lapis bawah dan menengah,” tegas LaNyalla.

Sebagai solusi, LaNyalla mengusulkan agar pemerintah melakukan penyesuaian atau pengalihan alokasi anggaran program kementerian yang masih bisa ditunda, untuk membiayai dampak kenaikan harga minyak dunia jika berlangsung dalam waktu lama.

“Kami menyadari bahwa lifting minyak Indonesia jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor kita sudah di atas lifting. Tetapi tugas pemerintah mencari jalan keluar yang berorientasi kepada tujuan negara, salah satunya melindungi rakyat, terutama mereka yang harus dilindungi,” tandasnya.

Kenaikan harga BBM Subsidi dikhawatirkan akan memicu inflasi dan memperparah daya beli masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah alternatif yang tidak memberatkan rakyat perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak dunia. [beq]