Liputan6.com, Jakarta - Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Rabu (10/4) waktu Prancis, menyelenggarakan diskusi soal menggali mekanisme efektif untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya membangun ketahanan infrastruktur. Indonesia, diwakili oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini turut hadir dan berbicara soal pembangunan infrastrukur kebencanaan.

Risma mengatakan, ketahanan infrastruktur kebencanaan menjadi pembahasan penting mengingat ada tren peningkatan bencana alam yang signifikan akhir-akhir ini, seperti banjir, badai, tanah longsor, gempa, serta kekeringan/kebakaran.

“Pelibatan masyarakat menjadi isu penting karena tidak mudah dilakukan menurut pengalaman di banyak negara,” kata Risma seperti dikutip dari siaran pers diterima, Jumat (12/4/2024).

Risma memaparkan, bagaimana antisipasi bencana, penanganan selama bencana, dan pemulihan pasca bencana di Indonesia yang sudah berbasis masyarakat. Dia mengungkap, Kementeriannya juga telah melatih dan membina lebih dari 25.000 relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari unsur masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Ada program Tagana Masuk Sekolah untuk melatih penyelamatan diri, evakuasi, termasuk menghadapi gempa, dan tsunami. Ada program Kampung Siaga Bencana untuk menggalang kesiapan menghadapi bencana di lingkungan yang rawan bencana,” beber Risma.

Selain itu, lanjut Risma, ada lebih dari 49.000 pendamping sosial yang dapat membantu saat terjadi bencana dan dalam masa pemulihan setelah bencana. Ada pula 613 Lumbung Sosial di 328 kabupaten / kota yang dikelola oleh komunitas untuk menyediakan logistik yang dibutuhkan masyarakat ketika terjadi bencana.

“Di dalamnya ada persediaan makanan, pakaian, tenda, tanki air, penjernih air, dan peralatan penerangan memakai energi matahari. Cadangan logistik tersebut untuk mengantisipasi isolasi akibat rusaknya infrastruktur transportasi,” rinci dia.