LENGKONG, AYOBANDUNG.COM - Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur terus dipercepat.

Bahkan, ada wacana mengenai proyek kereta cepat yang menghubungkan Brunei, Malaysia dan IKN.

Bahkan rencana megaproyek kereta cepat Trans Borneo yang akan menghubungkan lintas negara membuat Malaysia terkejut.

Baca Juga: Otorita IKN Beri Surat Teguran, Warga Kampung Tua Sabut Pemaluan Resah

Negeri Jiran mengakui kekagetannya terhadap proyek ambisius ini.

Pemerintah Malaysia mengaku tidak mengetahui proposal tersebut dan belum memberikan persetujuan.

Menanggapi kabar tersebut,Pemerintah Brunei Darussalam angkat bicara.

Baca Juga: Sektor Pendidikan Dioptimalkan, Stanford University Bakal Bangun Pusat Riset di IKN Nusantara, Benarkah?

Pemerintah Brunei Darussalam merespons proyek kereta cepat Trans Borneo yang akan melintasi Ibu Kota Negara (IKN) dengan sikap tegas.

Kementerian Perhubungan Brunei Darussalam membantah keterlibatannya dalam proyek tersebut, menyatakan bahwa belum ada perusahaan lokal maupun asing yang ditunjuk untuk menangani proyek tersebut.

“Kementerian Perhubungan dan Infokomunikasi menyatakan pemerintah Brunei Darussalam tak pernah menawarkan atau menunjuk perusahaan lokal atau asing untuk menangani proyek tersebut,” tulis kementerian itu di situs resminya dikutip AyoBandung melalui Instagram @katadacoid pada Selasa, 10 April 2024.

Baca Juga: Rencana Pembangunan Kereta Cepat dari Malaysia Tembus ke IKN Digagas Perusahaan Brunei, Direktur KAI: Ada Peluang

Pemerintah Brunei mengonfirmasi bahwa belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah tentang proyek yang akan menghubungkan transportasi ke Brunei, Malaysia, dan Indonesia.

Proyek ini menjadi topik hangat karena melibatkan tiga negara. Studi kelayakan baru dijadwalkan dimulai pada bulan Mei dan diperkirakan akan berlangsung selama 9 bulan.

Namun, persetujuan dari pemerintah Malaysia, khususnya dari Sabah dan Sarawak, juga diperlukan sebelum membangun jalur kereta cepat di wilayah tersebut.

Saat ini, belum ada persetujuan resmi dari pemerintah terkait proyek ini, meningkatkan ketidakpastian tentang masa depannya. ***