Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ingin Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus korupsi tata kelola timah di kawasan IUP PT Timah Tbk pada 2015-2022. Kejagung mesti mengembalikan semua kerugian negara dari kasus itu.    "Supaya uang-uang yang sudah diambil secara tidak sah itu dikembalikan pada pemerintah untuk digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Wapres Ma'ruf disela kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis, 4 April 2024.    Wapres menyoroti kasus yang mengakibatkan perekonomian negara dari aspek lingkungan merugi Rp271 triliun tersebut. Wapres ingin kasus ini menjadi perhatian bersama, agar tak terulang.   Pemberitaan terkait respons Wapres dalam kasus timah menjadi terpopuler di Kanal Nasional Medcom.id pada Jumat, 5 April 2024. Berita lain terkait penjelasan menteri di sidang sengketa pemilu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh kementerian yang ia pimpin tidak terkait Pemilu 2024. Dia menekankan bahwa pelaksanaan program telah direncanakan sejak awal. "Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal," ujar Muhadjir dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Jumat, 5 April 2024.   Berita populer lain terkait protes Budi Waseso (Buwas) terhadap kebijakan Nadiem. Ketua Kwartir Nasional Pramuka Budi Waseso (Buwas) menolak kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang mencabut pramuka sebagai ekstrakulikuler wajib. Sebab, pramuka memiliki sejarah panjang bagi Indonesia.   "Sebelum kemerdakaan pramuka itu sudah aktif dan sudah ada. Dulu namanya pandu pandu disatukan jadi pramuka," kata Buwas di Istana Negara, Jumat, 5 April 2024.   Eks Kepala Bulog itu menegaskan selama ini aktivias pramuka berlandaskan keputusan presiden (keppres). Sehingga, nasib Pramuka tidak bisa ditentukan hanya melalui permen. Pemberitaan terkait kasus timah, sengketa pemilu, dan polemik Pramuka terus diperbarui. Simak selengkapnya hanya di Kanal Nasional Medcom.id.

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ingin Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus korupsi tata kelola timah di kawasan IUP PT Timah Tbk pada 2015-2022. Kejagung mesti mengembalikan semua kerugian negara dari kasus itu. 
 
"Supaya uang-uang yang sudah diambil secara tidak sah itu dikembalikan pada pemerintah untuk digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Wapres Ma'ruf disela kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis, 4 April 2024. 
 
Wapres menyoroti kasus yang mengakibatkan perekonomian negara dari aspek lingkungan merugi Rp271 triliun tersebut. Wapres ingin kasus ini menjadi perhatian bersama, agar tak terulang.
 
Pemberitaan terkait respons Wapres dalam kasus timah menjadi terpopuler di Kanal Nasional Medcom.id pada Jumat, 5 April 2024. Berita lain terkait penjelasan menteri di sidang sengketa pemilu.
 
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh kementerian yang ia pimpin tidak terkait Pemilu 2024. Dia menekankan bahwa pelaksanaan program telah direncanakan sejak awal.
 
"Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal," ujar Muhadjir dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Jumat, 5 April 2024.
 
Berita populer lain terkait protes Budi Waseso (Buwas) terhadap kebijakan Nadiem. Ketua Kwartir Nasional Pramuka Budi Waseso (Buwas) menolak kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang mencabut pramuka sebagai ekstrakulikuler wajib. Sebab, pramuka memiliki sejarah panjang bagi Indonesia.
 
"Sebelum kemerdakaan pramuka itu sudah aktif dan sudah ada. Dulu namanya pandu pandu disatukan jadi pramuka," kata Buwas di Istana Negara, Jumat, 5 April 2024.
 
Eks Kepala Bulog itu menegaskan selama ini aktivias pramuka berlandaskan keputusan presiden (keppres). Sehingga, nasib Pramuka tidak bisa ditentukan hanya melalui permen.
Pemberitaan terkait kasus timah, sengketa pemilu, dan polemik Pramuka terus diperbarui. Simak selengkapnya hanya di Kanal Nasional Medcom.id.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ADN)