Jakarta, CNBC Indonesia -  Program bantuan beras yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah jadi sorotan. Program ini dituding sebagai pemicu tingginya impor beras Indonesia sejak tahun 2023 lalu. Selain itu, program ini dituding jadi biang kerok harga beras di dalam negeri semakin mahal. 

Belum lagi, bantuan beras ini ikut jadi sorotan di tengah sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) di Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar 14 Februari 2024 lalu. Dalam hal ini, bantuan sosial (bansos) era pemerintahan Jokowi. Seperti diketahui, bantuan beras adalah 1 dari sederet program bantuan yang digelontorkan Jokowi untuk kelompok masyarakat sasaran.

Program bantuan beras ini sudah berlangsung sekitar setahun. Dan, sejak diluncurkan kembali pada awal Januari 2024, Jokowi beberapa kali terpantau mengungkapkan rencananya akan melanjutkan lagi penyaluran bantuan beras ini.

-

-

Bahkan, dalam pernyataan terbaru, Jokowi mengaku ingin melanjutkan program bantuan beras sampai bulan Desember 2024 nanti. 

Meski, Jokowi mengatakan, keberlangsungan bantuan tersebut tergantung pada kemampuan APBN. Hal itu disampaikan saat menyerahkan langsung bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) bertempat di Gudang Perum Bulog Manggis, Bungo, Jambi, Kamis (4/4/2024). 

"Ini (bantuan beras) yang 10 kilogram sudah diterima? Sudah berapa kali? Oh ini yang ke-4. Nanti akan dilanjutkan ke bulan berikutnya sampai Juni, setuju? Semuanya sampai Juni ya. Nanti kita akan melihat lagi APBN," kata Jokowi dalam keterangan resmi dirilis Badan Pangan Nasional (Bapanas), dikutip Jumat (5/4/2024).

"Kalau anggarannya memungkinkan, akan diteruskan lagi sampai Desember, tapi nggak janji. Karena saya kan buka APBN dulu, nanti bulan Juni. Kalau (sudah) dibuka anggarannya, (dan) memungkinkan (maka) akan diteruskan. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya tidak (diteruskan). Saya ngomong apa adanya," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi memastikan kelancaran penyaluran bantuan beras yang sejak September 2023 terus menerus digelontorkan sampai saat ini. Sambil menanyakan langsung kepada warga penerima bantuan, terkait kondisi beras yang diterima. 

"Berasnya yang diterima baik-baik semuanya ya? Tidak ada yang hitam? Tidak ada yang kuning? Bagus. Bersih, bagus. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini kepada bapak ibu semuanya. Selamat hari raya Idulfitri. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin," kata Jokowi. 

Berikut fakta-fakta terkait bantuan beras yang diluncurkan Presiden Jokowi: 

1. Meluncur sejak 10 April 2023

Jokowi resmi meluncurkan kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan tahun 2023 pada hari Senin, 10 April 2023. Namun, kuota penyaluran yang diberikan sejak peluncuran pertama tersebut dihitung sejak Maret 2023.

Penyaluran bantuan beras dilakukan selama 3 bulan, sebanyak 10 kg per bulan, selama 3 bulan kepada sekitar 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Artinya periode bulan Maret-Mei 2023.

2. Saluran cadangan beras pemerintah (CBP)

Bantuan beras ini menggunakan CBP yang dikelola oleh Perum Bulog. 

Jokowi berharap bantuan pangan berupa penyaluran cadangan beras pemerintah tersebut akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran.

"Kita harapkan dengan bantuan pangan ini kita juga bisa menurunkan harga beras," ucap Presiden.

Saat membagikan bantuan pangan beras 10 kg kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gedung Kawasan Pertanian Terpadu, Kota Tangerang Selatan, Senin (19/2/2024), Jokowi menyampaikan alasan kenapa gencar melakukan pemberian bantuan beras.

"Jadi kenapa pemerintah memberikan beras sebulan 10 kg. Karena kita tahu harga beras di seluruh negara sekarang naik. tidak hanya di Indonesia saja tapi di seluruh negara," kata Jokowi.

Menurutnya, kenaikan harga beras di dunia terjadi akibat perubahan iklim sehingga banyak yang mengalami gagal panen. Hal ini membuat produksi berkurang hingga mengerek harga beras. Untuk itu pemerintah mau memberikan bantuan supaya bisa mengurangi beban masyarakat.

"Dan pemerintah kita membantu bantuan beras ini agar meringankan ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya karena harganya naik tadi," kata Jokowi.

3. Lebih 2 juta ton bantuan beras digelontorkan

Bapanas mencatat, per 3 April 2024 realisasi bantuan beras periode pertama tahun 2024 (Januari-Maret) secara nasional telah menyentuh 97,20% atau 641.000 ton. 

Dengan begitu, total beras yang disalurkan lewat program bantuan ini sudah mencapai sekitar 2.135.441 ton. 

Terbagi ke dalam 3 tahap, yaitu:

- tahap I: Maret-Mei 2023 (640.590 ton)

- tahap II: September-Desember 2023 (640.590 ton)

- tahap III: sejak Januari 2024 (per 3 April 641.000 ton).

4. Didominasi beras impor

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat mendampingi Presiden di Jambi mengatakan, Indonesia mulai memasuki musim panen. 

"Panen raya padi akan segera menjelang. Saya optimis beras yang dikucurkan oleh Bulog ke depannya akan kembali menggunakan beras hasil produksi dalam negeri," katanya. 

Dalam kesempatan sebelumnya, Arief menjelaskan alasan perlunya pasokan impor beras. Menurutnya, impor dibutuhkan untuk mengisi cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog. Yang menipis akibat anjloknya produksi di tengah tekanan efek domino El Nino. 

Padahal, CBP dibutuhkan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam bentuk operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penyaluran bantuan pangan beras kepada lebih dari 21,3 juta KPM. 

5. Sempat dihentikan

Penyaluran bantuan beras tersebut terpaksa harus dihentikan sementara. Penghentian itu sontak jadi sorotan karena terjadi di tengah beredarnya kabar data penerima bantuan tengah bermasalah.

Arief Prasetyo Adi menjelaskan, penghentian sementara itu dilakukan karena bertepatan dengan masa Pemilu 2024.

"Terkait data, hanya perlu pemutakhiran. Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk yang tidak cocok. Tidak ada dispute (karena verifikasi data), penyaluran (bantuan beras) jalan terus," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (6/2/2024).

"Tapi, (penyaluran bantuan beras) pada tanggal 8-14 Februari akan berhenti sementara untuk menghormati Pemilu," tegas Arief.

Menurutnya, instruksi penyetopan sementara ini merupakan perintah langsung dari Presiden Jokowi. Jokowi bukan tak beralasan. Yaitu, agar tidak terjadi polemik bantuan beras dipolitisasi.

"Bapak Presiden juga sudah menyampaikan secara terpisah, kalau memang ini harus dihentikan sementara, ya memang harus dihentikan sementara, sehingga tidak terjadi polemik bahwa bantuan pangan ini dipolitisasi," ujarnya.

"Kita pahami bersama bahwa bantuan pangan ini sangat diperlukan masyarakat dan memang sudah terencana sejak lama. Nanti setelah Pemilu, 15 Februari akan dimulai lagi penyalurannya bantuan pangan beras ini," jelas Arief.

Sehari setelah pemungutan suara Pemilu 2024, penyaluran bantuan beras langsung dilanjutkan kembali.

[-]

-

Bos Badan Pangan Jelaskan Kenapa RI Harus Impor Lagi Beras 2 Juta Ton
(dce/dce)