PIKIRAN RAKYAT – Pada masa kampanye, Gibran Rakabuming Raka pernah membagi-bagikan gantungan kunci Naruto dan buku tulis kepada santri di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jakarta Selatan. Di Pilpres 2024, pesantren dan rumah ibadah tidak boleh dijadikan tempat kampanye. Aksi ini pun sempat ditelusuri oleh Bawaslu, bagaimana kronologinya?

Anggota Bawaslu DKI Jakarta Sakhroji mengatakan aksi bagi-bagi gantungan kunci itu terjadi pada 10 Desember 2024. Usai mendapat laporan tersebut, Bawaslu Kota Jakarta Selatan pun ditugaskan untuk melakukan pendalaman dan diperoleh keterangan berikut:

Menurut petugas keamanan, Gibran datang di tengah waktu antara magrib dan isya, tepat saat pesantren menggelar pengajian bagi santri kelas VII, VIII, dan IX.

Sementara berdasarkan keterangan pimpinan pondok pesantren, Gibran datang bukan untuk kampanye, melainkan silaturahmi. Kedatangan Gibran pun tidak diberitahukan sebelumnya atau mendadak.

"Informasi yang ada di Ponpes Luhur Al-Tsaqafah tidak dilakukan kampanye, memang ada pembagian gantungan kunci yang berbentuk Naruto dan juga buku bola dunia," kata Sakhroji dalam sidang lanjutan Sengketa Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Lantaran kedatangan Gibran bukan untuk kampanye dan Bawaslu juga tidak menemukan adanya pelanggaran, laporan itu pun tidak ditindaklanjuti.

Mendengar penjelasan tersebut, Ketua MK Suhartoyo kembali memastikan apakah Gibran membagi-bagikan gantungan kunci dan buku tulis kepada para santri dalam kunjungan kala itu.

"Tapi ada pembagian-pembagian itu ya?" tanya Suhartoyo.

"Iya, buku-bukunya bola dunia mereknya. Kemudian gantungan kunci kepada para santri," ujar Sakhroji.

Suhartoyo lalu mengatakan, "Jangan pakai buku pun."

Bagi-bagi Susu di CFD

Pada 3 Desember 2023, Gibran membagikan susu ke anak-anak yang berolahraga di sepanjang Jalan Thamrin sampai Bundaran HI, Jakarta yang merupakan kawasan car free day (CFD).

Gibran mengaku hanya bertemu dan menyapa warga, tidak ada alat peraga kampanye yang terpasang dan tidak ada ajakan untuk memengaruhi suara untuk pemilu.

Kawasan CFD adalah area yang tidak boleh menjadi lokasi kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Dengan begitu, kawasan CFD tidak boleh dipakai untuk kepentingan partai politik, SARA, dan orasi yang bersifat menghasut.***