Jakarta: DPR terus menggodok perubahan Undang-Undang Kelautan. Anggota Komisi IV dari Fraksi NasDem Sulaeman Hamzah mengatakan revisi undang-undang berfokus pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang diproyeksikan sebagai Indonesian Cost Guard. “Pada intinya Bakamla itu diproyeksikan sebagai Indonesian cost guard, sebagaimana yang berjalan dan dilakukan negara lain. Kita tak hanya mencontoh, tetapi pengalaman kita selama ini dengan tanggung jawab itu ada di masing-masing kementerian, tampaknya ini ada kesulitan manakala ada masalah di lapangan,” ujar Sulaeman, dalam diskusi Fraksi Partai NasDem bertemakan Urgensi Perubahan UU Kelautan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Sulaeman berharap rencana pembentukan coast guard ini bisa selesai sebelum Oktober 2024. Sejauh ini, kata Sulaeman, masalah-masalah terkait keamanan laut telah dikumpulkan untuk diakomodasi dan disesuaikan untuk UU Kelautan yang baru. Sulaeman memastikan DPR akan mengakomodasi dengan memberdayakan semua lembaga yang ada, termasuk Bakamla diproyeksikan sebagai cost guard. Sulaeman menjamin rencana pembentukan coast guard tak akan menganggu pelaksanaan kegiatan di lapangan saat ini. Intinya, kata Sulaeman, beberapa lembaga akan dijadikan dalam satu lembaga besar dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. “Jadi ini semua badan yang dikumpulkan menjadi badan keamanan laut, ini diharapkan bertangung jawab langsung ke Presiden. Ini lebih efektif menurut para pakar dan hampir semua yang terkait, dari enam kementerian itu yakin bersepakat ini harus jadi coast guard,” tegas dia.   Fraksi Partai NasDem menggelar forum grup diskusi dengan tema urgensi perubahan Undang-Undang Kelautan: jaminan keamanan laut dan penegakan hukum di laut. Diskusi dipimpin oleh pimpinan fraksi dan anggota Pansus RUU Kelautan, Sulaeman L. Hamzah.  Diskusi juga dihadiri pembicara wakil ketua DPD yang juga pengusul RUU Kelautan Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono, serta PLT Dirjen Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan, Kemnterian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho. Kemudian, Kepala Badan Keamanan Laut Laksdya Irvansyah dan pakar hukum internasional, Hikmahanto juwana.

Jakarta: DPR terus menggodok perubahan Undang-Undang Kelautan. Anggota Komisi IV dari Fraksi NasDem Sulaeman Hamzah mengatakan revisi undang-undang berfokus pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang diproyeksikan sebagai Indonesian Cost Guard.
 
“Pada intinya Bakamla itu diproyeksikan sebagai Indonesian cost guard, sebagaimana yang berjalan dan dilakukan negara lain. Kita tak hanya mencontoh, tetapi pengalaman kita selama ini dengan tanggung jawab itu ada di masing-masing kementerian, tampaknya ini ada kesulitan manakala ada masalah di lapangan,” ujar Sulaeman, dalam diskusi Fraksi Partai NasDem bertemakan Urgensi Perubahan UU Kelautan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 April 2024.
 
Sulaeman berharap rencana pembentukan coast guard ini bisa selesai sebelum Oktober 2024. Sejauh ini, kata Sulaeman, masalah-masalah terkait keamanan laut telah dikumpulkan untuk diakomodasi dan disesuaikan untuk UU Kelautan yang baru.
Sulaeman memastikan DPR akan mengakomodasi dengan memberdayakan semua lembaga yang ada, termasuk Bakamla diproyeksikan sebagai cost guard.
 
Sulaeman menjamin rencana pembentukan coast guard tak akan menganggu pelaksanaan kegiatan di lapangan saat ini. Intinya, kata Sulaeman, beberapa lembaga akan dijadikan dalam satu lembaga besar dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
 
“Jadi ini semua badan yang dikumpulkan menjadi badan keamanan laut, ini diharapkan bertangung jawab langsung ke Presiden. Ini lebih efektif menurut para pakar dan hampir semua yang terkait, dari enam kementerian itu yakin bersepakat ini harus jadi coast guard,” tegas dia.
 
Fraksi Partai NasDem menggelar forum grup diskusi dengan tema urgensi perubahan Undang-Undang Kelautan: jaminan keamanan laut dan penegakan hukum di laut. Diskusi dipimpin oleh pimpinan fraksi dan anggota Pansus RUU Kelautan, Sulaeman L. Hamzah. 
 
Diskusi juga dihadiri pembicara wakil ketua DPD yang juga pengusul RUU Kelautan Letjen TNI Marinir (Purn) Nono Sampono, serta PLT Dirjen Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan, Kemnterian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho.
 
Kemudian, Kepala Badan Keamanan Laut Laksdya Irvansyah dan pakar hukum internasional, Hikmahanto juwana.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(AZF)