Franz Von Magnis atau yang dikenal sebagai Romo Magnis menjadi Ahli yang dihadirkan pihak tim hukum Ganjar-Mahfud (03) sebagai ahli dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (02/04/24).

Dalam pemaparannya, Romo Magnis salah satunya menyinggung soal penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang disebut-sebut bermuatan politis di masa pemilu/pilpres.

Ia menyebut apabila presiden yang pegang kekuasaan sengaja menyalurkan Bansos ke masyarakat untuk kemenangan paslon tertentu di Pemilu atau Pilpres, maka hal tersebut tak bedanya seperti pencuri yang mengambil uang.

“Bansos bukan milik presiden melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya jadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya,” ungkapnya.

“Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam ambil uang tunai dari kas toko, jadi itu pencurian pelanggaran etika. Itu juga tanda bahwa ia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya jabatan sebagai presiden bahwa kekuasaan yang dia miliki bukan untuk melayani diri sendiri melainkan seluruh masyarakat,” jelasnya.

Romo Magnis mengungkapkan sangat memalukan apabila seorang yang punya kekuasaan seperti presiden memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dan keluarganya.

“Kalau seorang presiden memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh bangsanya untuk menguntungkan keluarganya sendiri itu amat memalukan,” ungkapnya.

Baca Juga: Masyarakat Tidak Bisa Menyangkal Bansos Hasil Kebijakan Pemerintah, Suara Calon yang Didukung Kekuasaan Auto Tinggi!

Hal ini karena menurutnya dengan mementingkan kepentingan pribadi atau keluarganya, presiden membuktikan diri tidak memiliki wawasan seorang presiden.

Romo Magnis menjelaskan seharusnya seorang presiden punya pemahaman bahwa hidupnya sepenuhnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat bukan keluarganya sendiri.

“Karena membuktikan ia tidak memiliki wawasan seorang presiden, ‘hidupku 100 persen untuk rakyat’ bukan melainkan hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya,” ungkapnya.

Mengenai “bagi bansos dan pencurian”, Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea mempertanyakan mengapa Presiden bisa diibaratkan dengan pencuri soal bagi-bagi bansos.

Menurut Hotman, Jokowi membagikan bansos sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya, dilanjutkan kementeriannya. Jadi presiden tidak pernah membagi-bagikan bansos di luar data yang ada," ungkap Hotman.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.