Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan usulan menghadirkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ke sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 tergantung kebutuhan hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) juga mengatakan jika hakim MK pun bakal menilai urgensi atas opsi pemanggilan tersebut berdasarkan dengan kebutuhan klarifikasi atas perkara PHPU. 

Sehingga menurutnya usulan tersebut bakal ditentukan oleh subjektivitas dari para hakim.
 
"Ya kita lihat saja nanti apakah dipanggil atau tidak. Ya kalau dipanggil pun nanti apa yang ingin dijelaskan, apa yang mau diklarifikasi oleh Kapolri, belum tahu juga," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Selasa (2/04/2024).

Dia mengatakan sejauh ini permintaan Kapolri untuk dihadirkan ke sidang PHPU di MK itu masih bersifat permohonan.

Sehingga belum tentu hakim MK bakal mengabulkan permohonan dari penggugat atau pemohon.

"Karena kalau saksi yang dipanggil itu kan dibutuhkan keterangannya, dianggap tahu persoalan," katanya.

Selain itu, dia pun menilai keputusan hakim MK untuk memanggil empat menteri ke persidangan itu berdasarkan kebutuhan dari para hakim untuk meminta keterangan para pejabat negara tersebut, dan bukan semata-mata hanya mengabulkan permintaan dari penggugat.

"Lebih berdasarkan kepada kebutuhan hakim untuk bisa menggali, mengklarifikasi dari para menteri itu, nanti di hari Jumat ya," katanya.

Empat menteri itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Sebelumnya, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengungkapkan bahwa pihaknya mengajukan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan keterangan pada sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

"Kami meminta kepada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya," kata Todung ketika ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (02/04/2024).

Ia mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Mahkamah Konstitusi terkait permintaan tersebut.

Alasan pengajuan nama Kapolri, karena menurut pihaknya terdapat banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian.(ant/muu)