JABAR EKSPRES – Sehari setelah dilantik sebagai Sekda Jabar, Herman Suryatman langsung rapat secara maraton dengan para asisten daerah di lingkungan Sekretariat Daerah.

Mulai dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, lanjut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terakhir Asisten Administrasi Umum.

“Sejak hari kemarin saya efektif bekerja di Gedung Sate. Hari ini saya melaksanakan rapat secara maraton dengan teman – teman di keasistenan dalam rangka menyamakan persepsi dan frekuensi sesuai arahan Pak (Penjabat) Gubernur,” ujar Herman Suryatman.

Baca juga : Dilantik Sebagai Sekda Definitif, Pj Gubernur Jabar Minta Herman Suryatman Langsung Kerja

“Saya harus bertugas all out,” tambah Herman di Gedung Sate Bandung, Selasa (2/4/2024).

Menurut Herman, banyak agenda strategis yang harus diakselerasi. Dengan prinsip gotong royong berbagai pihak, diharapkan kinerja dapat maksimal.

“Saya lebih melihat esensinya bahwa pemerintahan harus bergerak 24 jam, tidak boleh ada kevakuman hadir di tengah- tengah masyarakat,” ucap Herman.

“Ada manajemen sabilulungan (gotong royong), itu yang akan kita gunakan agar tetap nyaman bekerja, istirahat cukup, tapi pemerintahan ini bisa efektif,” tambahnya.

Rapat konsolidasi dengan para asisten daerah, kata Herman, jadi sarana upaya mengeksplorasi berbagai isu strategis dan potensi pembangunan di Jabar.

Selanjutnya setiap asisten daerah akan membangunan desain atau proses bisnis.

Herman menilai, kinerja Pemdaprov Jabar saat ini sudah baik. Namun yang harus terus ditingkatkan justru kinerja Jawa Barat sebagai sebuah provinsi.

Baca juga : Bey Machmudin Lantik Herman Suryatman Jadi Sekda Jabar

“Kinerja pemerintah daerah indikatornya jelas dari sistem merit, ada SAKIP, pengelolaan arsip, dan lain sebagainya. Tapi yang unik, ternyata tidak serta merta relate dengan indikator makro pembangunan,” kata Herman.

Herman mencontohkan, tingkat pengangguran terbuka pada akhir 2023 masih di angka 7,44 persen, sementara rata- rata nasional 5,32 persen. Sementara Jabar provinsi paling dekat dengan Ibu Kota Negara (DKI Jakarta).

“Saya kira ini tidak main-main dan harus diakselerasi,” ucapnya.

“Eksekusinya tidak bisa sendiri karena tidak ada satu pun warga Jabar langsung di bawah Pemda Provinsi, tapi ada di bawah desa/kelurahan,” tambah Herman.