PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kemiripan dengan Presiden ke-2 RI Soeharto.

Hal itu diutarakan Hasto saat acara Bedah Buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 April 2024.

Adapun kemiripan antara Jokowi dan Soeharto, kata Hasto, berkaitan dengan upaya dalam mempertahankan kepemimpinan melalui Pemilu.

Baca Juga: Hasto: Megawati Siap Hadiri Sidang MK Jika Dipanggil

"Saya mencoba menghilangkan Pak Jokowi, tapi sulit. Maklum 23 tahun bersama Pak Jokowi, apakah karakter (Jokowi dan Soeharto) sama? Nanti kita lihat," katanya.

Hasto mengatakan, pada Pemilu 1971 Soeharto mengerahkan unsur-unsur negara untuk mempertahankan kekuasaannya. Hal itu dinilainya mirip dengan apa yang dilakukan Jokowi pada Pemilu 2024.

"Yang lain kita lihat bagian dari skenario abuse of power tersebut," ucapnya.

Menurutnya, Soeharto melakukan abuse of power dengan memanfaatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, ABRI, dan Operasi Khusus (OPSUS).

Sementara abuse of power pada masa kepemimpinan Jokowi, klaim Hasto, dilakukan melalui TNI, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Selain itu, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementeri Perdagangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional.

"Oligarki, judi gelap, tambang ilegal, anggaran kementerian, ini yang enggak formalnya. Yang formalnya saja, bansos bisa dinaikkan, apalagi yang informal," ujarnya.

Hasto menilai, upaya Soeharto untuk mempertahankan kepemimpinan dijalankan melalui operator politiknya, yakni Ali Murtopo, Amir Mahfud, Sujono Mardani selama 18 bulan.

"Kalau Pak Jokowi berapa bulan? Saya belum bisa menjawab. Kalau diukur pertama Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) mengatakan bahwa di PDI Perjaungan sebenarnya banyak 70 persen, saya lupa angkanya, yang setuju perpanjangan jabatan pada 11 Maret 2022, itu artinya 19 bulan dipersiapkan," katanya.

Lebih lanjut, Hasto menyebut Soeharto membangun narasi pembangunan nasional, stabilitas politik, keamanan, akselerasi, dan modernisasi pembangunan 25 tahun ke depan dengan mimpi.

Saat itu, para akademisi masuk dalam kampanye akselerasi modernisasi. Meski demikian, prosesnya berlangsung dengan minus kebebasan, demokrasi, dan hak untuk berserikat.

"Ini yang terjadi, dan saya coba bandingkan kekuasaan Soeharto dan Jokowi sebenarnya ada kemiripan," ucapnya.***