PIKIRAN RAKYAT - Kuasa hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, tidak ambil pusing dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memanggil 4 menteri Kabinet Indonesia Maju pada Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024.

Selain akan memanggil empat menteri, MK juga bakal memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada sidang di Gedung MK Jumat, 5 April 2024.

"Terus terang saja, kami sangat berharap sekali kalau semua menterinya datang setelah dipanggil begini, ya. Kalau mereka dipanggil, kami tidak lagi terlalu repot untuk membuktikan bahwa semua yang terkait itu tidak ada masalah," kata Otto di Gedung MK, Senin, 1 April 2024.

Empat menteri yang bakal dipanggil MK adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma, dan Menko PMK Muhadjir Effendy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Otto menilai, pemanggilan tersebut malah memberikan nilai positif terhadap pihaknya. "Kalau umpamanya Bu Risma dan Sri Mulyani dipanggil, soal bansos tadi clear. Saya tidak perlu lagi cari ahli-ahli yang lain lagi, dong, dengan dihadirkannya para menteri ini," tuturnya.

"Saya punya keyakiknan, itu (para menteri) akan bisa menjelaskan persoalan. Semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan jumlah suara yang diperoleh Prabowo-Gibran," ucapnya.

Otto optimistis para menteri akan memberikan keterangan sesuai fakta. Hal itu dia sampaikan ketika ditanya soal posisi Mensos Tri Rismaharani yang juga merupakan kader PDI Perjuangan.

"Biarpun Ibu Risma adalah kader PDI Perjuangan, saya harus berpikir positif. Ibu Risma menceritakan yang sebenarnya. Saya tidak boleh berprasangka buruk bahwa semua saksi akan berkata tidak benar," ucapnya.

Di sisi lain, THN AMIN mengapresiasi Majelis Hakim MK atas keputusan untuk memanggil empat menteri dan pihak DKPP pada sidang Jumat mendatang.

Ketua THN AMIN, Ari Yusuf Amir, berharap kehadiran para menteri tersebut dapat memberikan keterangan kepada majelis hakim perihal sejumlah aspek mengenai bantuan sosial yang menurutnya digunakan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

"Keterangan dari menteri ini sangat penting untuk dihadirkan di persidangan. Kami berharap para menteri ini juga bisa menerangkan bagaimana bansos ini digunakan," ucapnya.***