Anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 yang semula sebesar Rp 147,37 triliun naik menjadi Rp 149,74 triliun.

Kenaikan ini disebabkan oleh dua faktor, yakni luncuran sukuk negara atau SBSN sebesar Rp1,19 triliun dan percepatan pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp1,17 triliun.

Anggaran tersebut diprioritaskan untuk program nasional sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, yakni Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur tahun anggaran (TA) 2024, Kementerian PUPR fokus menyelesaikan pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan atau Multi Years Contract (MYC).

"Kemudian, mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR), dan pembangunan infrastruktur sesuai Direktif Presiden," katanya, dalam keterangan yang dikutip Selasa (2/4).

Di sisi lain, anggaran tersebut kemudian dibagi untuk pekerjaan di sejumlah Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian PUPR. Rinciannya, akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp 48,84 triliun, kegiatan prioritas di bidang jalan dan jembatan sebesar Rp 56,56 triliun, infrastruktur permukiman sebesar Rp 33,05 triliun, dan bidang perumahan sebesar Rp 9,26 triliun.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.