Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian (Mentan) memastikan memecat dan tidak akan memberi toleransi bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang terbukti melanggar aturan seperti menerima maupun memberi gratifikasi.

“Tidak boleh ada pengusaha maupun pegawai Kementan yang menerima fee. Kalau ada yang seperti itu, saya pastikan pecat dan copot. Jadi, jangan coba-coba menggoda orang pertanian maupun coba-coba menerima keuntungan,” kata Amran dilansir Antara pada Senin (1/4/2024) tengah malam.

Amran menegaskan jika ada pegawai yang terbukti terlibat dapat gratifikasi, tak segan-segan akan dipecat. Kalau ada pengusaha yang mencoba memberikan fee, akan digiring ke pidana. Mentan tak ingin cara-cara kotor seperti itu ada di institusi pertanian.

Diceritakan Mentan bahwa ketegasan terhadap praktik tindak pidana pernah dia lakukan sewaktu periode pertama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Waktu itu dia bahkan memecat pejabat setingkat eselon satu karena terbukti menerima uang fee.

Amran juga mengaku telah menggiring para pengusaha yang terlibat ke wilayah pidana karena sama-sama bersekongkol.

“Zaman dahulu ada dua pejabat eselon satu yang saya copot karena berbuat di luar aturan sehingga Kementerian Pertanian untuk pertama kalinya berhasil mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) pada tahun 2016. Jadi, sekarang saya tekankan jangan bermain-main dengan sektor pertanian, layani dengan baik secara profesional,” katanya.

Mentan menegaskan bahwa kebijakan pemecatan ataupun pencopotan sudah di depan mata bagi mereka yang tetap nakal di sektor pertanian.

Apalagi, saat ini Kementan telah memiliki pengawas internal yang dipimpin Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. Setyo Budiyanto yang juga pernah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sekarang ada Pak Irjen dari KPK, jenderal polisi bintang tiga yang saya minta untuk mengawasi agar mempermudah pelayanan yang diberikan supaya kami bisa melakukan akselerasi tanam,” jelasnya. (ant/azw/saf/ham)