Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan jenis pelanggaran yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika membela Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Tim Kuasa Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Ronny Talapessy mengatakan jika Jokowi mendukung pasangan nomor urut 2 maka pilpres tak jujur dan adil.

"Menurut saya begini, kalau presiden mendukung paslon 02 itu menjadikan pilpres tidak lagi jujur dan adil. Apalagi pada paslon 02 cawapresnya adalah anak Jokowi, maka tidak mungkin prinsip pemilu jujur dan adil itu bisa diterapkan," kata Ronny kepada wartawan, Senin (1/4/2024).

Ronny membenarkan bahwa dalam undang-undang (UU), presiden boleh berkampanye. Namun, menurutnya, ketentuan itu mengecualikan petahana yang kembali maju di pilpres.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa dalam UU, presiden diperbolehkan berkampanye memang benar. Namun, harus dimaknai itu sebagai presiden petahana yang maju kembali untuk kedua kalinya. Bahkan jika Jokowi pun mendukung paslon yang sesuai dengan yang diusung partainya, maka dukungannya itu masih bisa diterima," katanya.

"Seperti yang kerap dilakukan presiden AS yang sudah 2 periode, maka akan berkampanye untuk kandidat selanjutnya yang diusung partainya," tambahnya.

Lebih lanjut, Ronny merasa heran dengan sikap Jokowi. Dia menyebut Gibran Rakabuming, yang didukung sang ayah malah maju bukan dari PDIP sebagai cawapres. Hal ini yang katanya prinsip jujur dan adil tidak dicontohkan.

"Sementara Jokowi agak lain sendiri. Sudah 2 periode didukung PDIP tapi anaknya yang juga anggota PDIP justru maju lewat partai lain dan Jokowi berpihak pula ke sana, sehingga benar-benar agak lain ini. Di sinilah prinsip pilpres jujur dan adil itu tercederai," ujarnya.

"Di sisi lain, Jokowi kerap menyerukan agar pejabat negara, kepala daerah hingga ASN untuk netral. Akan tetapi, Jokowi sendiri justru memberikan dukungan kepada paslon tertentu sehingga agak sulit mengharapkan pejabat-pejabat di bawah presiden akan berlaku netral sebagaimana amanat dari UU," tambahnya.

Yusril Vs Tim Ahli AMIN

Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mempertanyakan apa masalahnya Presiden Jokowi mendukung Prabowo-Gibran. Yusril menilai tidak ada yang salah jika Jokowi mendukung Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Yusril sebagai pihak terkait dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4). Mulanya, Ahli Ekonomi UI yang dihadirkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Vid Adrison, menjelaskan kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi ke daerah-daerah selama periode Oktober 2023 hingga Februari 2024.

Vid mengatakan kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi itu mendongkrak suara Prabowo-Gibran. Dia mengatakan suara Prabowo memiliki peningkatan usai Jokowi melakukan kunjungan-kunjungannya di sejumlah daerah, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.

"Ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32 persen, minimum 6,3 (persen) maksimum 66,3 (persen)," katanya.

Vid mengatakan tidak ada bukti perolehan suara Prabowo di Pemilu 2019 berhubungan dengan suara di Pemilu 2024. Menurutnya, kunjungan Jokowi sangat efektif dalam meningkatkan suara Prabowo di Pemilu 2024.

"Ada bukti menunjukkan kunjungan Prabowo 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar. Kunjungan Prabowo tidak berdampak pada suara Anies. Kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo," jelas dia.

Yusril lalu mendapat kesempatan bertanya ke ahli. Dia mempertanyakan hubungan dukungan Jokowi dengan kenaikan suara Prabowo. Sebab, menurutnya, pasangan calon lain juga didukung oleh tokoh-tokoh lain yang berpengaruh.

"Bahwa petahana, atau calon yang didukung oleh petahana akan mendapatkan suara lebih dibanding calon lain? Bagaimana ahli dapat menerangkan kekalahan Megawati dengan SBY, dan pilpres 2024?" tanya Yusril.

"Kalau memang kesimpulan ini berlaku, apakah hanya satu faktor kebetulan, Jokowi yang jadi presiden dan dia mendukung pasangan Prabowo-Gibran dan memperoleh suara lebih. Seandainya sekarang yang jadi presiden Jusuf Kalla, yang mendukung Anies-Muhaimin, berarti calon itu akan peroleh suara lebih di pilpres sekarang? Seandainya lagi, yang jadi presiden Megawati, maka Ganjar-Mahfud akan dapat suara lebih berdasarkan saudara, apa masalahnya persidangan sekarang ini dengan pendapat saudara itu? Ada sesuatu yang salah atau tidak?" sambung dia.