Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia angkat suara perihal namanya yang disebut-sebut oleh Ekonom Senior Faisal Basri dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahlil mengatakan bahwa Kementerian Investasi tidak memiliki kewenangan untuk membagikan bantuan sosial (bansos) sebagaimana seperti yang disinggung oleh Faisal.

-

-

"Terserah saja lah mereka sebut apa, yang jelas Menteri Investasi tidak pernah bagi-bagi bansos dan bukan domain juga mengurus bansos, (kalau) mengurus investasi iya," ungkap Bahlil saat dimintai tanggapannya perihal singgungan Faisal Basri, saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Sebelumnya, alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Faisal Basri menilai, pemerintah dalam hal ini KPK dan Kementerian Dalam Negeri sudah membuat aturan agar tidak boleh ada bansos dua-tiga bulan jelang pemilihan kepala daerah. Akan tetapi, tidak ada pembatasan bansos saat pemilu.

"Jadi kan ini membuktikan bansos itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif," ujar Faisal dalam Sidang PHPU MK, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Lebih lanjut, dia bilang kalau di Indonesia ada mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Faisal mencontohkan tindakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika membagikan bansos beberapa waktu lalu.

"Ini yang saya tunjukkan misalnya Airlangga Hartarto yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi," kata Faisal.

Ia pun mencontohkan pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang bilang agar Menteri Sosial Tri Rismaharini merilis bansos sendiri.

"Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya, seperti dia. Bu Risma tidak. Tidak mau mempolitisasi bansos. Sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditunjukkan ini lho yang ngasih secara demonstratif. Maka Airlangga dan banyak menteri lagilah. Tapi yang paling vulgar adalah Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," ujar Faisal.

Foto: Faisal Basri dalam sidang perselisihan hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden Tahun 2024, 1 April 2024. (Dok: KPU)

Lebih lanjut, pendiri Partai Amanat Nasional itu menyoroti perpanjangan durasi bantuan sosial El Nino atas permintaan Airlangga. Airlangga mengeklaim perpanjangan itu atas masukan yang disampaikan para pihak lewat dialog.

"Penerima El Nino mau nggak diteruskan? Ya hampir dipastikan semua orang yang ditanya yang sudah terima ya akan terus. Sedemikian vulgar argumen-argumen yang disampaikan sebagai justifikasi. Agar orang-orang yang terakhir menerima dana, menerima bansos itu sebelum bilik suara itu yang paling diingat," kata Faisal.

"Jadi ini politik seperti ini membahayakan masa depan Indonesia karena tahun pertama sampai tahun keempat entertainment aja sama oligarki. Oligarki tidak menyelesaikan kemiskinan, nanti diselesaikan untuk pemilu yang akan datang. Mengerikan yang mulia, mengerikan bagi pilkada maupun demokrasi. Masa depan kita dan anak cucu kita akan menghadapi kesuraman akhirnya potensi menjadi sangat membahayakan eksistensi bangsa ini," lanjutnya.

[-]

-

Heboh! Faisal Basri Dengar Sri Mulyani Cs Siap Tinggalkan Jokowi
(mij/mij)