Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta menertibkan hunian liar di atas tanggul. Hal ini guna mencegah tanggul jebol seperti yang terjadi di kali Hek, kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. "Tanggul Hek jebol itu harus dicek, apakah ada hunian liar sepanjang tanggul? Karena memang tanggul tidak untuk menanggung beban dari bangunan. Penindakan harus dilakukan juga. Saya kira itu harus dievaluasi semua tanggul di Jakarta," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian melalui keterangan tertulis dikutip Minggu, 31 Maret 2024. Dia menuturkan hunian liar yang banyak berdiri diatas tanggul membuat sedimentasi lumpur meninggi. Pemprov DKI Jakarta kesulitan mengeruk karena terhalang bangunan. "Jaringan mikro atau got kita ini sedimentasinya buruk. Mau dilakukan pengerukan juga ternyata banyak warga yang sudah bangun cor-coran diatasnya," ucap Justin.   Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menegaskan Pemprov DKI harus membuat kebijakan besar dalam hal tata ruang ruang untuk pengendalian banjir. Termasuk, bangunan tak berizin harus diambil tindakan. "Jadi bangunan-bangunan yang seluruhnya enggak ada IMB, mereka yang tinggal di pinggir kali tanpa izin itu harus ditertibkan," ucap Justin. Sebelumnya, tanggul kali Hek di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, jebol pada Senin, 25 Maret 2024. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan penyebab tanggul jebol karena debit air yang tinggi.

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta menertibkan hunian liar di atas tanggul. Hal ini guna mencegah tanggul jebol seperti yang terjadi di kali Hek, kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur.
 
"Tanggul Hek jebol itu harus dicek, apakah ada hunian liar sepanjang tanggul? Karena memang tanggul tidak untuk menanggung beban dari bangunan. Penindakan harus dilakukan juga. Saya kira itu harus dievaluasi semua tanggul di Jakarta," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian melalui keterangan tertulis dikutip Minggu, 31 Maret 2024.
 
Dia menuturkan hunian liar yang banyak berdiri diatas tanggul membuat sedimentasi lumpur meninggi. Pemprov DKI Jakarta kesulitan mengeruk karena terhalang bangunan.
"Jaringan mikro atau got kita ini sedimentasinya buruk. Mau dilakukan pengerukan juga ternyata banyak warga yang sudah bangun cor-coran diatasnya," ucap Justin.
 
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menegaskan Pemprov DKI harus membuat kebijakan besar dalam hal tata ruang ruang untuk pengendalian banjir. Termasuk, bangunan tak berizin harus diambil tindakan.
 
"Jadi bangunan-bangunan yang seluruhnya enggak ada IMB, mereka yang tinggal di pinggir kali tanpa izin itu harus ditertibkan," ucap Justin.
 
Sebelumnya, tanggul kali Hek di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, jebol pada Senin, 25 Maret 2024. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan penyebab tanggul jebol karena debit air yang tinggi.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ADN)