FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Jelang penghujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo menitipkan tiga proyek prioritas di Sulsel. Masing-masing pembangunan stadion bertaraf internasional, pengembangan Mamminasatapa dan Kereta Api.

Hal ini dibeberkan oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto. Kata dia, dua proyek itu menjadi titipan prioritas Jokowi untuk Presiden RI yang menjadi penerusnya nanti.

”Saya sudah ketemu langsung sama Pak Presiden beberapa waktu lalu. Ada dua proyek titipan prioritas di Sulsel yang diberikan kepada presiden selanjutnya, yaitu stadion dan Mamminasatapa,” ujarnya.

Lebih lanjut Danny mengatakan, Jokowi sudah berkomitmen dengan itu. Sehingga, pemerintahan selanjutnya diminta untuk melanjutkan pekerjaan ini.

”Di akhir masa jabatan beliau, Pak Presiden menyampaikan akan memulai itu dan akan menjadi agenda titipan prioritas untuk Presiden berikutnya dan akan dilanjutkan pada masa pemerintahan selanjutnya,” terangnya.

Sementara Anggota Badan Anggaran DPR RI, Hamka B Kady mengatakan, memang dalam proses penyusuran anggaran selalu dimulai dengan pagu indikatif. Artinya, semua kementerian menyiapkan pagu sesuai dengan program di internalnya masing-masing.

Pagu itulah yang akan menjadi acuan pembahasan di DPR. Semua akan dibicarakan dan dikaji dengan baik, kemudian diputuskan bersama untuk selanjutnya dilaksanakan dalam program kerja.

”Sekarang kan masih pagu indikatif. Nanti akan dilihat pada September. Itu akan dibahas sesuai dengan jadwal dan tahapan yang sudah ada,” kata Hamka kepada FAJAR, kemarin.

Lebih lanjut legislator dari fraksi Partai Golkar itu mengatakan, di dalam undang-undang juga mewajibkan untuk memberi ruang untuk realisasi janji presiden definitif. Itu juga yang selalu dilakukan dalam setiap lima tahun.

Sehingga, presiden terpilih punya ruang untuk merealisasikan janjinya lewat kementerian terkait. Sebab hal itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dipenuhi karena menjadi harapan masyarakat secara luas.

”Memang itu menjadi kewajiban dan sudah diamanahkan dalam undang-undang. Setiap presiden terpilih harus diberi space untuk merealisasikan janjinya lewat kementerian terkait,” terangnya.

Akan tetapi, hal itu juga perlu dilakukan secara terukur. Sehingga, akan disesuaikan dengan target realisasi APBN. Itu sebabnya, ada penentuan skala prioritas dalam setiap pelaksanaan program.

”Program kan mengacu pada APBN, tidak mungkin menyimpang. Karena tidak semua juga harus dibebankan lewat hutang. Semuanya dilakukan secara terukur,” kata dia.

Dengan begitu, jika stadion dan Mamminasata dianggap sebagai prioritas oleh Presiden terpilih, maka hal ini bisa dilaksanakan. Tentunya dengan tidak lagi mempertimbangkan itu proyek titipan siapa, tetapi lebih melihat dampak yang bisa dihadirkan untuk masyarakat.

”Itu boleh, sah-sah saja kalau Jokowi menitipkan proyek kepada Prabowo-Gibran. Itu sah-sah saja, selama Presiden terpilih menganggap itu layak masuk programnya,” kata dia.