Mutiul Alim | Rabu, 27/03/2024 19:31 WIB

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim membantah klaim yang menyebut Kurikulum Merdeka hanya menguntungkan siswa yang pintar secara akademik, maupun guru dengan kompetensi yang sudah mumpuni.

Dalam peluncuran Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional menyusul terbitnya Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, Nadiem mengatakan kurikulum terbaru ini justru menekankan pada kebutuhan peserta didik di dalam kelas.

Dengan demikian, tidak ada lagi siswa yang tertinggal karena guru sibuk mengejar ketuntasan materi dan target capaian kurikulum.

"Salah total. Kurikulum ini lebih penting lagi untuk guru-guru yang tingkat kompetensinya masih perlu perbaikan dan terutama untuk anak-anak yang ketinggalan, di mana mayoritas dari anak-anak kita ketinggalan. Ada yang ketinggalan dua tahun," kata Nadiem di Jakarta pada Rabu (27/3).

Nadiem menuturkan, selama ini marak praktik guru melanjutkan topik bahasan dalam pembelajaran ketika masih ada sejumlah peserta didik yang belum memahami topik bahasan sebelumnya. Karena itu, Kurikulum Merdeka mencoba hadir sebagai kurikulum yang afirmatif dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas.

"Kita melihat sekolah yang mengimplementasi Kurikulum Merdeka sudah lama mendapatkan lompatan yang sangat besar dalam tingkat numerasi mereka. Ini semua data real berdasarkan data hasil AN (Asesmen Nasional)," ujar dia.

"Bahwa ini memberikan kebebasan untuk mendiferensiasikan satu murid dari murid yang lain. Tidak diseragamkan semua," sambung Mendikbudristek.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemdikbudristek, Iwan Syahril. Dia mengungkapkan bahwa satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka dalam tiga tahun terakhir, mengalami peningkatan aspek literasi dan numerasi.

"Ini pembangunan SDM masa depan kita, agar pembangunan di daerah bisa terfasilitasi oleh SDM-SDM tadi. Ini dorongan juga bagi pemerintah daerah untuk bisa makin mengakselerasi IKM di satuan pendidikan. Pemda juga bisa belajar dengan pemda yang lain," terang Iwan dalam sesi konferensi pers kepada awak media.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliaty menyebut penerapan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan vokasi memudahkan sekolah karena ada ruang gerak yang besar untuk menyesuaikan pembelajaran di tingkat sekolah dan industri yang dilayani.

"Misalnya sama-sama otomotif, satu otomotif listrik dan satu otomotif bensin. Guru akan menyesuaikan pembelajaran sesuai mitra industrinya. Lalu bagaimana kami membantu? Mendengarkan, apa yg mereka harapkan dan inginkan. Kami siapkan perangkat-perangkat dan bahan ajar, ada pula Balai Vokasi yang siap mendampingi sekolah. Lalu di sana kami cari jalan," kata Kiki.

Kurikulum Merdeka Nadiem Anwar Makarim Permendikbudristek 12/2024