JEPANG - Kabinet Jepang telah menyetujui ekspor jet tempur baru yang dikembangkannya bersama Inggris dan Italia, sebagai upaya terbaru untuk menjauh dari kebijakan pasifis Jepang.

Perjanjian ini melonggarkan aturan ekspor senjata untuk memungkinkan jet tersebut dijual ke negara-negara yang telah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Jepang, dan tidak ada konflik yang sedang berlangsung.

Jepang telah berjanji untuk melipatgandakan belanja militer pada tahun 2027, dengan alasan ancaman yang ditimbulkan oleh China dan Korea Utara.

Setiap penjualan jet tempur memerlukan persetujuan kabinet.

Pada bulan Desember 2022, Jepang bergabung dengan kolaborasi Inggris-Italia, yang dijuluki Tempest, untuk mengembangkan jet tempur baru yang akan menggunakan kecerdasan buatan dan sensor canggih untuk membantu pilot.

Jet-jet tersebut diperkirakan akan dikerahkan pada tahun 2035, yang merupakan kemitraan pengembangan peralatan pertahanan pertama Tokyo dengan negara selain Amerika Serikat.

Langkah terbaru ini dilakukan menjelang kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida ke AS pada bulan April, di mana ia diperkirakan akan menekankan aliansi Tokyo dengan Washington dan kesiapan negaranya untuk lebih terlibat dalam kemitraan pertahanan.

Kishida juga mengatakan bahwa mengizinkan ekspor pesawat tempur ke negara ketiga “penting” untuk menjaga kredibilitas Tokyo sebagai mitra dalam proyek pertahanan internasional lainnya di masa depan.

“Rencana untuk membuat jet tempur dengan kemampuan penting bagi keamanan negara kita harus diwujudkan untuk memastikan bahwa pertahanan negara kita tidak akan terganggu,” kata juru bicara pemerintah Yoshimasa Hayashi pada Selasa (26/3/2024).

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang dengan klik disini dan nantikan kejutan menarik lainnya

Namun Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara mengklarifikasi bahwa Jepang akan tetap berkomitmen pada filosofi dasar negara pasifis dengan melalui proses pengambilan keputusan yang ketat" untuk ekspor.

Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang yang diduduki AS mengadopsi konstitusi yang menyatakan negara tersebut menolak perang dan menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Konstitusi tidak secara resmi mengakui militer dan membatasi kemampuan mereka untuk membela diri.

Pemerintah juga memberlakukan larangan ekspor senjata, yang pertama kali dilonggarkan pada tahun 2014 di bawah kepemimpinan PM Shinzo Abe.

Pada bulan Desember 2023, Jepang melonggarkan peraturan lebih lanjut untuk mengizinkan penjualan senjata mematikan yang dibuat berdasarkan lisensi asing untuk diekspor ke negara tempat pemberi lisensi berada.

Hal ini membuka jalan bagi Tokyo untuk mengirim rudal pertahanan udara Patriot ke AS. Rudal Patriot adalah salah satu senjata tercanggih yang dipasok AS ke Ukraina.