Agus Harimurti Yudhoyono hadir pertama kali di DPR sebagai Menteri ATR/BPN dalam acara Rapat Kerja Komisi II dengan kementeriannya.

Dalam rapat ini, AHY banyak dikuliti oleh para legislator, seperti diungkap oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang yang menyoroti masalah pertanahan hingga banyaknya pejabat ATR/BPN yang tersandung hukum.

Disampaikan Junimart, banyak pejabat ATR/BPN daerah yang ketakutan untuk mengeluarkan sertifikat tanah meski sudah melakukan prosedur yang benar. Pasalnya, banyak yang pada akhirnya tetap tersangkut masalah apabila terjadi sengketa.

"Saudara menteri mungkin sudah tahu, kami ini getol ke daerah pak. Catatan saya pak, 78 pejabat BPN sekarang sedang bermasalah hukum pak. Saya pelajari pak, ada dalam proses penyelidikan. Ada proses penyelidikan, yang sudah jadi tersangka, ada dalam proses persidangan, ada juga yang sudah diputuskan bersalah," kata Junimart.

Politikus PDIP itu menilai anggaran untuk membantu menyelesaikan masalah sengketa tanah ini juga terbilang kecil.

"Anggarannya pak, percuma kita bicara kalau anggaran minim sekali. 60 saja yang bisa di-cover untuk sengketa ketika BPN digugat kasus, sementara setiap tahunnya terjadi setidaknya 1.000 kasus sengketa.

"Jadi penegakan hukum ke luar itu bisa berjalan ketika semua teman-teman yang mulai dari kementerian sampai ke bawah betul-betul kita jamin hak hukumnya. Caranya? Anggarannya pak, percuma kita bicara kalau anggaran minim sekali. 60 saja yang bisa di-cover untuk sengketa ketika BPN digugat," kata Junimart

Baca Juga: Bule Australia Diusir dari Bali gegara Promosi Bisnis Spa, Kok Bisa?

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.