PDI Perjuangan (PDIP) mendapat perolehan suara tertinggi secara nasional sehingga akan mendapat kursi ketua DPR, menurut Undang-Undang MD3. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tak yakin PDIP akan menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti.

"PDIP oposisi? Kata siapa? Kalau ternyata nggak bagaimana?" kata Muzani di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2024).

Muzani menekankan pihaknya akan tetap mengikuti aturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2021 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur kursi Ketua DPR dimiliki oleh partai suara tertinggi pemilu.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Muzani mendorong UU MD3 tetap menjadi rujukan dalam penentuan ketua DPR. Dia menekankan Gerindra tak ada rencana mendorong revisi UU MD3.

"Karena kita ingin menciptakan suasana politik yang kondusif, kebersamaan yang harus terus kita jaga di Senayan. Meskipun perbedaan politik, perbedaan aspirasi, tetapi kita ingin menjunjung tinggi kebersamaan sebagai sebuah cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita banyak berbeda," tuturnya.

Dengan demikian, kata Muzani, Gerindra tidak keberatan mengenai siapa pun yang mendapat posisi ketua DPR nantinya.

Sebelumnya Sekjen PDIP berbicara terkait isu perebutan kursi Ketua DPR yang sempat disampaikan Golkar dengan merevisi UU MD3. Hasto mengatakan kursi Ketua DPR RI ialah bentuk kepercayaan rakyat terhadap partai pemenang Pemilu.

Hasto mengatakan berdasarkan UU MD3, kursi ketua DPR RI ialah ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR. Diketahui, PDIP berhasil menjadi partai pemenang Pemilu 2024, maka akan secara otomatis kursi Ketua DPR diisi oleh PDIP.

"Ketika ada ambisi kekuasaan untuk mengubah seperti itu ya nanti bisa terjadi konflik sosial, bisa berdarah-darah nanti, sehingga jangan sulut sikap dari PDI Perjuangan yang tahun 2014 sudah sangat sabar," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (25/3).